Adik Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan pendapatan negara bocor Rp300 triliun. Penyebabnya adalah sekitar 300 pengusaha mengemplang pajak.
Hashim menyebut Prabowo sudah mengantongi nama-nama pengusaha yang dimaksud. Hal ini berdasarkan informasi dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Luhut dan Ateh dan dikonfirmasi dari LHK ada jutaan hektare kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar,” terang Hashim yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra dalam diskusi bersama Kadin, Sabtu(12/10/2024).
“Dan kami dapat data bisa sampai Rp300 triliun yang belum bayar ini. Ini data yang dihimpun dari pemerintah. So, saat ini Pak Prabowo, kita sudah dapat daftar 300 lebih, saya tidak lihat kawan-kawan Kadin di dalam daftar itu, tapi akan saya cek lagi,” lanjut dia.
Hashim mengatakan para pengusaha sawit nakal ini mendirikan perkebunan sawit ilegal. Alhasil, pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk ke kas negara.
Ada jutaan hektare kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar (pajak),” ujarnya.
Kebocoran anggaran menjadi salah satu topik yang kerap dibahas oleh Prabowo selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 silam. Bahkan pada kala itu, Prabowo sempat dipanggil dengan sebutan ‘Prabocor’ karena sering membahas masalah kebocoran anggaran.
Salah satu strategi yang telah disiapkan Prabowo untuk menangani kondisi ini adalah membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Adapun sebelumnya, Prabowo dikabarkan akan membentuk Badan Penerimaan Negara dan bukan kementerian.
“Ada Asta Cita ke-8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada,” ujar Hashim.