Presiden Terpilih Prabowo Subianto diminta selektif dalam memilih figur menteri pendidikan mengingat masih amburadulnya sektor ini.
“Banyak permasalahan yang masih belum terselesaikan. Wajar kalau banyak pihak menilai presiden terpilih perlu sangat selektif memilih Mendikbud di Kabinetnya,” ujar Anggota DPR Andreas Hugo Pareira, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, dikutip Kamis (10/10/2024).
Anggota DPR yang bertugas di Komisi X periode 2019-2024 ini pun merinci sejumlah hal yang masih menjadi persoalan. Misalnya saja, masih banyak permasalahan di daerah yang tidak teratasi, terutama menyangkut guru dan sarana prasarana yang menyebabkan masih rendah kualitas layanan pendidikan.
“Sementara tahun lalu anggaran pendidikan tidak terserap maksimal. Belum lagi kurikulum yang masih dalam periode transisi dan terhambat akibat dua tahun masa pandemi,” ucap anggota DPR dari fraksi PDIP ini.
Andreas juga menyinggung proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang setiap tahunnya menimbulkan persoalan, sampai masalah kekurangan guru yang masih belum juga terselesaikan. Padahal, ketimpangan kualitas pendidikan salah satunya disebabkan oleh kualitas tenaga pengajar.
Ia bahkan menyatakan, persoalan kekurangan guru di sektor pendidikan formal semakin diperparah dengan minimnya guru-guru berkualitas.
“Masalah rendahnya kualitas pendidikan nasional salah satu sebabnya adalah ketimpangan sertifikasi guru, dan rendahnya hasil uji kompetensi guru menunjukkan Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan,” tegas Andreas.
“Sertifikasi tidak hanya dilihat sebagai formalitas, tetapi harus disertai pengukuran kompetensi yang lebih ketat, memastikan guru memiliki keterampilan yang diperlukan,” sambungnya.
Selain kualitas pengajar yang masih rendah, menurutnya, ada beberapa faktor Indonesia masih mengalami ketimpangan kualitas pendidikan, antara lain akses ke sekolah yang sulit akibat keterbatasan transportasi dan komunikasi di berbagai daerah, kurangnya fasilitas, dan infrastruktur pendidikan yang memadai.
Kemudian juga masalah biaya pendidikan, perbedaan status sosial, agama, dan ekonomi, serta perbedaan perspektif tentang pendidikan hingga diskriminasi gender.
Andreas berharap pemerintahan yang akan datang dapat memperbaiki berbagai permasalahan di sektor pendidikan ini.