MarketNews

Pengamat dan DPR: Proyek IKN Bakal Jadi ‘Hambalang-nya’ Jokowi

Pengamat anggaran, Uchok Sky Khadafi menyebut proyek Ibu Kota Negara (IKN) bakal mangkrak. Seperti proyek Hambalang yang terbengkalai di era Presiden SBY.

Dia memperkirakan, pemilik modal alias investor akan sulit tertarik untuk membenamkan dananya di proyek IKN. “Yakin mangkrak, seperti Hambalang di era SBY. Dan, investor enggak akan melirik. Dari sisi ekonominya, memang sulit, kecuali mau bisnis migas, batu bara atau kelapa sawit,” ungkap Uchok kepada Inilah.com, Rabu (19/1/2022).

Mengingatkan saja, SBY pernah mencanangkan pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Mega proyek di lahan seluas 32 hektar ini, anggarannya Rp2,5 triliun, akhirnya mangkrak hingga SBY pensiun.

Masih kata Uchok yang juga Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Kabupetan Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur yang dijadikan lokasi IKN, lahannya kaya akan gambut dan batu bara. Kalau ditancapkan tiang pancang, tidak akan bertahan lama.

“Saya enggak yakin bisa bangun gedung-gedung tinggi di sana. Mau ngebor dikit ketemu batu bara atau gambut. Jadi, kandungan asamnya sangat tinggi. Besi mudah lumer,” kata aktivis 1998 ini.

Sepakat dengan Uchok, Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama memprediksikan proyek legacy Jokowi ini, bakalan mangkrak. Anggaran IKN sebesar Rp466 triliun, komposisinya 19% berasal dari APBN, 54% dari Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan 24% dari investasi swasta, sepertinya sulit diraih.

Tentu saja, SJP sapaan akrabnya, punya alasan kuat. Ternyata, proyek IKN tidak dilengkapi dengan studi kelayakan yang bankable. Alhasil, bakalan sulit meraih pendanaan dari KPBU apalagi investasi swasta.

Selain itu, kata SJP, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan, pembangunan IKN perlu waktu 15-20 tahun, atau 3 kali pemilu. “Bagaimana mungkin, waktu selama itu dijamin tidak ada perubahan kebijakan dari pemerintah terpilih. Ini penting bagi pengusaha yang butuh kepastian bisnisnya,” tutur SJP.

Sebut saja proyek LRT Palembang yang menelan biaya Rp12,5 triliun, menjadi mubazir karena perubahan kebijakan. Di mana, kantor gubernur Sumatera Selatan tidak jadi pindah yang berdampak kepada sepinya penumpang.

Politisi asal NTB ini, sangat menyayangkan pemerintahan Jokowi yang tidak mau belajar dari pengalaman. “Sepertinya tidak pernah kapok untuk tidak terlalu terburu-buru dalam menentukan proyek. IKN jelas sangat berpotensi mangkrak dan over budget. Belajarlah dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung, LRT Jabodetabek, Pelabuhan Patimban, Bandara Yogyakarta, dan Bandara Jenderal Besar Soedirman (Purbalingga). Semua karena studi kelayakan asal-asalan,” pungkasnya.

 

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Iwan Purwantono

Mati dengan kenangan, bukan mimpi
Back to top button