Pengamat UGM Sebut Tidak Ada Urgensi Jokowi Naikkan BBM Subsidi Tahun Ini

Pengamat ekonomi energi UGM, Fahmy Radhi menilai, tak ada urgensinya bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat, atau tahun ini.

Kepada Inilah.com, Jakarta, Selasa (23/8/2022), Fahmy menerangkan, pemerintah gencar meneriakkan anggaran subsidi energi bengkak hingga Rp502 triliun. Namun, perlu diingat bahwa beban subsidi Rp502,4 triliun itu adalah total anggaran subsidi energi. “Yang terdiri dari subsidi BBM, LPG 3 kilogram (melon) dan listrik. Diperhitungkan berdasarkan beberapa asumsi, semisal, harga minyak dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan inflasi,” ungkap Fahmy.

Sedangkan, lanjut mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini, realisasi yang benar-benar dikeluarkan, atau cash out flow per 31 Juli 2022, adalah sebagai berikut. Total subsidi energi baru mencapai Rp88,7 triliun, sedangkan realisasi anggaran subsidi BBM dan LPG 3 kilogram baru Rp62,7 triliun.

Anehnya, kata Fahmy, dengan beban pengeluaran sebesar itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan entengnya menambah kuota Pertalite sebanyak 5 juta kiloliter (KL). “Dan ingat, ada tambahan pemasukan riil (cash inflow) ke APBN. Dampak dari kenaikan harga komoditi ekspor yang meningkat, atau dikenal dengan isitilah windfall profit,” ungkapnya.

“Berdasarkan komposisi tambahan pemasukan dan pengeluaran APBN 2022, sesungguhnya tidak ada urgensi bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi pada pekan ini, atau tahun ini,” ungkapnya.

Selain itu, Fahmy menyebut, inflasi yang sudah mencapai 7,17% akan memperburuk daya beli serta konsumsi. Kalau dipaksakan BBM subsidi naik, jangan berharap pertumbuhan ekonomi di kuartal III dan IV bisa melampaui kuartal II yang mencapai 5,44 persen.

“Selain itu, inflasi 7,17 persen menambah beban rakyat, terutama kelompok miskin. Terutama, rakyat miskin yang selama ini belum pernah menikmati subsidi BBM, lantaran tidak punya kendaraan,” tuturnya.

Dalam berbagai kesempatan, lanjutnya, Presiden Jokowi menyampaikan mengatakan bahwa kebijakan yang dipilih terkait subsidi BBM, arahnya untuk meringankan beban rakyat miskin. Berdasarkan pernyataan tersebut, sesungguhnya mengisyaratkan bahwa Presiden Jokowi tidak tertarik untuk mengerek naik harga BBM subsidi dalam waktu dekat ini. “Karena pertaruhannya besar,” pungkasnya.