Lemahnya fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah sudah berulang kali terjadi. Mayoritas anggota DPR baru yang dikuasai anggota lama dan koalisi gemuk di parlemen menjadi tantangan berat. Lalu, masihkah para pemberi suara bagi para anggota parlemen yakni rakyat bisa berharap perubahan terhadap DPR baru?
Penulis iseng-seng bertanya kepada ChatGPT tentang kisah lucu pengawasan DPR di Indonesia. Apa jawabannya? Aplikasi kecerdasan buatan itu mengungkapkan kisah seorang anggota DPR yang sedang rapat membahas isu penting malah tertidur pulas di tengah rapat.
“Yang membuat ini menjadi bahan candaan adalah posisi tidur anggota DPR tersebut yang sangat nyaman, seperti sedang di rumah, lengkap dengan kepala disandarkan dan mulut terbuka,” ungkap ChatGPT.
Unik memang bagaimana kecerdasan buatan (AI) yang canggih itu mendeskripsikan secara detil tentang anggota DPR yang tengah tertidur. Sampai membahas mulutnya si wakil rakyat itu yang tengah terbuka. “Anggota DPR ini sedang melakukan ‘pengawasan dalam mimpi’ atau sedang bermimpi tentang solusi terbaik bagi masalah yang sedang dibahas,” tambah penjelasan ChatGPT itu.
‘Pendapat’ dari mesin AI ini adalah salah contoh bagaimana pengawasan DPR seharusnya serius karena menyangkut urusan ratusan juta rakyat yang mereka wakili namun kemudian abai dilakukan para wakil rakyat. Kasus lainnya pernah kita dengar, anggota DPR bermain-main dengan ponsel canggihnya, berjudi online bahkan membuka situs dewasa saat sedang rapat.
Tak heran hasil pengawasan DPR ini seringkali tak punya kekuatan, tidak memiliki muruah sehingga kemudian diabaikan mitranya yakni pemerintah. Riset Indonesian Parliamentary Center (IPC) menunjukkan, pemerintah hanya menindaklanjuti 37 persen rekomendasi dari DPR, 63 sisanya dianggap angin lalu.
“Rendahnya rekomendasi yang dikerjakan menjadikan DPR hanya sebagai tempat rapat formalitas saja,” kata Arif Adiputro, peneliti IPC Senin (30/10/2024). “DPR ini tidak dianggap sebagai lembaga pengawas yang diatur dalam konstitusi,” tambahnya.
Padahal di samping legislasi dan anggaran, fungsi pengawasan DPR dalam sistem demokrasi memiliki makna yang sangat strategis karena rakyat merupakan sumber kekuasaan politik yang implementasinya dilakukan melalui penyerahan kewenangan kepada wakil-wakil yang mereka pilih.
Soetjipto dalam bukunya ‘Kerja untuk Rakyat’ yang diterbitkan Pusat Kajian Politik UI pada 2009 mengungkapkan, fungsi pengawasan sejatinya merupakan bentuk pertanggungjawaban anggota legislatif, baik secara moral maupun politis, kepada rakyat yang telah memilihnya. “Jika ini dijalankan, siklus kekuasaan politik yang hulu dan hilirnya adalah rakyat dapat diwujudkan,” ungkap Soetjipto.
Fungsi pengawasan ini menjadi tantangan berat bagi DPR. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, mengingatkan bahwa tantangan utama bagi anggota DPR yang baru saja dilantik adalah pada fungsi legislasi dan pengawasan. Ia menekankan peran parlemen itu menjadi titik krusial yang harus diperhatikan.
“Apakah mereka bisa menjalankan peran ini secara maksimal atau tidak, akan sangat menentukan efektivitas parlemen ke depan,” ujar Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro kepada media dalam keterangan tertulis, Selasa (1/10/2024).
DPR Baru Bisa Diharapkan?
Faktor legacy atau warisan dari DPR lama tentu akan banyak menentukan dan tak mudah hilang. Apalagi dari 580 anggota DPR yang dilantik, sebanyak 370 di antaranya merupakan wajah lama. Hanya 210 kursi DPR diisi wajah baru termasuk artis.
Terlebih lagi, hampir seluruh fraksi di DPR periode 2024-2029 telah menjadi partai pendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan datang. Partai-partai itu telah menjadi koalisi gemuk di legislatif dan menjadi perpanjangan tangan kepentingan pemerintah.
Karenanya, banyak pihak menilai dengan tidak adanya oposisi, fungsi pengawasan DPR baru ini tidak akan berjalan dengan baik melainkan sekadar tataran normatif. Parlemen tak lebih sebagai politik kartel dalam menjalankan tugasnya.
Analis Politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto, menyebutkan akan sulit bagi DPR periode ke depan untuk bisa kritis karena telah tergabung dalam koalisi besar pemerintah. Dengan koalisi besar, kecenderungannya akan mengulangi apa yang kita saksikan pada DPR periode sebelumnya. “Saya pesimistis DPR periode 2024-2029 bisa berbenah,” tandas Arif Susanto.
Karenanya DPR periode 2024-2029 tak perlu terlalu muluk-muluk mengumbar janji terkait perbaikan wajah parlemen kepada masyarakat. Sementara di sisi lain masyarakat juga tak bisa berharap terlalu besar terhadap pengawasan DPR ke depan. Artinya, citra parlemen ke depan yang tidak dalam kondisi baik tidak akan banyak berubah.
Rakyat hanya bisa berharap bahwa fungsi pengawasan DPR ini tidak diterjemahkan oleh para anggotanya sebagai kongkalikong dengan eksekutif. Fungsi budgeting jangan berbau korupsi, sementara fungsi legislasi jangan menjadi sarana tawar menawar kepentingan dan uang, bagi pribadi, keluarga dan kelompoknya.
Jika tren di parlemen ini terus terjadi dipastikan bisa berdampak serius bagi keberlangsungan demokrasi dan kontrol terhadap pemerintah. Lembaga eksekutif akan memainkan peran yang sangat dominan dalam pengelolaan negara dan berarti DPR gagal menyerap keresahan dan aspirasi publik.
Yang terjadi selanjutnya bisa ditebak. Lihat saja pengalaman periode sebelumnya bahwa tekanan kuat publik bisa memicu kembali munculnya aspirasi rakyat yang turun ke jalanan untuk mempengaruhi keputusan parlemen, seperti saat penolakan terhadap revisi UU Pilkada.
Publik bakal semakin sadar bahwa tak bisa lagi hanya mengandalkan pengawasan para wakil-wakilnya di senayan, termasuk aktor-aktor tradisional, seperti mahasiswa dan aktivis untuk menjadi garda terdepan.
Partisipasi dari semua elemen masyarakat, termasuk figur publik, bakal menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan politik dan kepentingan rakyat. Sekali lagi tak bisa berharap dari para wakil rakyat yang ‘mulutnya mangap’ karena tertidur di ruang sidang DPR, seperti kata ChatGPT.