Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan bicara soal perbedaan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia dengan negara lain. Menurutnya, di banyak negara korporasi harus menaati konstitusi.
“Yang sering terjadi terbalik pak, kebijakan dibuat supaya korporasi mau bekerja di sini. Harusnya ini landasan konstitusinya, semua korporasi harus ikut,” kata Anies saat menghadiri acara Sarasehan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Bersama Calon Presiden 2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/2/2024).
Anies menjelaskan enam hal yang sudah digagas untuk pengelolaan SDA di Indonesia, di antaranya:
1. Peningkatan pendapatan negara dan devisa.
2. Pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Pendapatan masyarakat di daerah itu untuk mengurangi kemiskinan.
4. Membuka lapangan pekerjaan untuk semua.
5. Transfer teknologi.
6. Perlindungan kepada lingkungan hidup.
“Apa yang sekarang terjadi sebagian meleset dari situ, misalnya tentang membuka lapangan kerja yang fenomenal itu sudah mayoritas perusahaannya, perusahaan asing kemudian mayoritas kepercayaannya pekerjaan asing, dengan kualifikasi tenaga kerja yang sama dengan tenaga kerja yang ada di Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, Anies turut menyinggung pertumbuhan Gross domestic product (GDP) regional yang mengalami lompatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
“Tapi yang saat ini terjadi demi angka kemiskinan yang tinggi angka pengangguran yang tinggi, dan ini yang harus dikoreksi. Jadi kami melihat ke depan pengelola yang harus dikembalikan kepada prinsip konstitusi dan ini bukan selera, ini adalah amanat sumpah jabatan yang dibacakan pada saat kewenangan itu diberikan,” pungkasnya.