Pemerintah Inggris telah menangguhkan beberapa lisensi ekspor senjata ke Israel, dengan alasan senjata tersebut dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional. Namun keputusan itu dinilai tidak begitu berarti dan dilakukan setengah hati.
Langkah tersebut, yang diambil di tengah kritik internasional terhadap pembunuhan Israel terhadap lebih dari 40.000 warga Palestina di Jalur Gaza, tidak cukup berarti karena mengecualikan komponen penting jet tempur F-35, menurut organisasi hak asasi manusia dan para ahli.
Menteri Luar Negeri David Lammy mengatakan kepada parlemen Inggris Senin (2/9/2024) bahwa 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel ditangguhkan mencakup barang-barang yang dapat digunakan dalam perang Gaza, dengan alasan kekhawatiran hukum humaniter internasional.
Komponen tersebut meliputi untuk pesawat militer termasuk jet tempur, helikopter dan pesawat tak berawak, tetapi tidak termasuk komponen untuk jet tempur F-35, kecuali yang dikirim langsung ke Israel.
Anggota Parlemen Independen Jeremy Corbyn bertanya kepada diplomat tinggi tersebut apakah Inggris telah memainkan peran dalam menerbangkan pesawat pengintai tanpa awak di atas Gaza, dan apakah Israel telah menggunakan pangkalan militer Inggris di Siprus untuk menerbangkan jet-jet tempurnya. Namun Lammy hanya mengulangi posisi pemerintah bahwa Inggris memasok kurang dari 1 persen dari total senjata yang diterima Israel.
Amnesty International mengatakan keputusan yang diumumkan Lammy penuh dengan celah hukum dan tidak cukup tegas. Melanjutkan pasokan komponen F-35 ke Israel merupakan kegagalan besar bagi pengendalian senjata dan keadilan, katanya.
“Serangan udara Israel di Gaza telah menewaskan dan melukai puluhan ribu warga sipil Palestina. Sudah saatnya menghentikan sepenuhnya transfer senjata – tidak ada celah, tidak ada batasan,” kata cabang organisasi tersebut di Inggris dalam sebuah pernyataan.
Zarah Sultana, anggota parlemen Partai Buruh dari Coventry Selatan, menulis di X bahwa pemerintah hanya melarang sementara sebagian kecil lisensi senjata ketika Israel melakukan serangan genosida di Gaza. Ia juga menggemakan kritik lain yang mengatakan larangan tersebut harus mencakup semua ekspor senjata ke Israel.
Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengatakan keputusan itu mengecewakan dan “mengirim pesan yang sangat bermasalah” kepada kelompok Palestina, Hamas, dan Iran. Pendukung Israel di Inggris juga mengkritik pemerintahnya karena mengambil keputusan tersebut, sehari setelah jasad enam tawanan Israel ditemukan di Gaza selatan.
Mengapa Komponen F-35 Dikecualikan?
Pemerintah Inggris telah menyatakan tidak akan lagi mengirim komponen pesawat tempur secara langsung ke Israel. Namun, komponen-komponennya akan tetap dikirim ke Israel – dan kemungkinan besar akan digunakan di Gaza – melalui program internasional.
Program ini melibatkan puluhan perusahaan yang berkantor pusat di negara-negara Barat yang bersekutu dengan Israel, terutama Amerika Serikat. Setidaknya 15 persen dari nilai setiap pesawat tempur F-35 buatan AS diproduksi oleh Inggris, menurut penelitian oleh Campaign Against Arms Trade (CAAT) yang berpusat di Inggris.
Argumen yang disampaikan oleh pemerintah Inggris untuk mengecualikan komponen yang dipasok melalui program tersebut adalah bahwa penangguhan apa pun tidak mungkin dilakukan tanpa menimbulkan dampak signifikan pada armada F-35 global dengan implikasi serius bagi perdamaian dan keamanan internasional.
Jet Tempur F-35 Digunakan Menyerang Gaza
Namun pengumuman Lammy muncul pada hari yang sama ketika media berita Denmark Daglabet Information, bersama dengan LSM Danwatch, mengonfirmasi secara pasti – untuk pertama kalinya – penggunaan pesawat tempur siluman F-35 untuk melakukan serangan khusus di Gaza.
Mereka melaporkan, setelah mengonfirmasi dengan militer Israel, bahwa salah satu pesawat tempur digunakan untuk menjatuhkan tiga bom buatan AS di apa yang disebut “zona kemanusiaan” bagi warga Palestina yang mengungsi di al-Mawasi, Gaza selatan, sebuah serangan yang menewaskan sedikitnya 90 orang dan melukai 300 lainnya.
Pembenaran yang diajukan Israel adalah bahwa mereka menargetkan kepala militer Hamas, Mohammed Deif, dan lainnya — sebuah serangan yang kemudian diklaim berhasil. Hamas belum mengonfirmasi kematian Deif. Serangan Israel menggunakan klaim sama seperti yang digunakan setelah semua serangan lain yang memakan korban massal dan menewaskan warga sipil secara tidak proporsional, terutama anak-anak.
Apa Dampaknya terhadap Operasi Israel?
Ini adalah pertama kalinya sejak dimulainya perang di Gaza bahwa pemerintah Inggris mengakui adanya “risiko yang jelas” bahwa senjata dan komponen yang dipasok Inggris dapat digunakan dalam pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Demikian menurut peneliti perdagangan senjata Anna Stavrianakis.
Hal ini penting karena artinya pemerintah secara hukum berkewajiban menghentikan ekspor senjata ke Israel yang mungkin digunakan dalam pelanggaran tersebut, tetapi pengecualian F-35 merupakan “celah besar” yang melemahkan posisi pemerintah, katanya kepada Al Jazeera. “Suku cadang F-35 mungkin merupakan kontribusi terbesar Inggris terhadap perang genosida Israel,” kata profesor hubungan internasional di Universitas Sussex.
“Inggris mengekspor suku cadang dan komponen ke AS, di mana perusahaan yang dipimpin oleh Lockheed Martin dan Northrop Grumman memasukkannya ke dalam jet tempur F-35, termasuk yang dikirim ke Israel melalui bantuan militer AS. Mungkin ada beberapa suku cadang khusus untuk F-35I Israel yang dijual Inggris langsung ke Israel, tetapi jumlahnya sangat sedikit.”
Stavrianakis menunjukkan bahwa warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki juga menjadi sasaran kekerasan oleh pasukan Israel yang juga dilakukan dan difasilitasi dengan senjata yang dipasok asing.
“Dan secara lebih luas, senjata yang dipasok Inggris memfasilitasi pendudukan Israel atas tanah Palestina dan sistem apartheidnya berupa perampasan, kekerasan, dan kontrol. Mengingat hal ini, dan mengingat Inggris merupakan pihak dalam Konvensi Genosida, Inggris seharusnya tidak memasok senjata apa pun atau memberikan bantuan militer atau kerja sama dengan Israel – sesuatu yang telah lama dituntut oleh Palestina,” katanya.
Pada bulan Juli, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kehadiran Israel yang berkelanjutan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki adalah melanggar hukum dan harus diakhiri secepat mungkin.