Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Barat (Jabar) meminta penjabat (Pj) kepala daerah bersih dari segala bentuk atau unsur politik partisan. Oleh karena itu, pemerintah perlu cermat dalam memilih figur yang akan bertugas sebagai Pj kepala daerah tersebut.
“Pemerintah harus hati-hati dalam memilih penjabat kepala daerah karena pada masa transisi itu sangat rentan. Jadi, tidak boleh ada kepentingan politik partisan dalam penunjukan penjabat tersebut,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Anton Sukartono dalam keterangan tertulis, Kamis (12/5/2022).
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, kekosongan kursi kepala daerah akan diisi melalui pengangkatan Pj kepala daerah.
Anton menjelaskan, tugas penjabat kepala daerah, antara lain, selain mengawal transformasi pemerintahan daerah, juga memastikan pelayan publik tetap berjalan baik. Sehingga, ujar dia, Pj kepala daerah tidak boleh ikut dalam politik kontestasi atau pemenangan kekuatan politik tertentu.
Untuk wilayah Jabar, terdapat tiga kepala daerah tingkat kabupaten/kota yang akan habis masa jabatannya dan digantikan oleh Pj kepala daerah. Mereka adalah Bupati Bekasi, Wali Kota Cimahi, dan Wali Kota Tasikmalaya.
Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil sudah mengusulkan tiga nama ke Kementerian Dalam Negeri untuk mengisi jabatan kepala daerah yang kosong akibat masa jabatannya segera berakhir itu.
Masa jabatan Bupati Bekasi akan berakhir pada 22 Mei 2022. Bupati Cimahi pada 22 Oktober 2022. Adapun, Wali Kota Tasikmalaya pada 14 November 2022.
Sejauh ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah melantik Pj Gubernur untuk lima provinsi. Pelantikan berlangsung di ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis pagi.
Kelima Penjabat Gubernur tersebut yakni Sekda Banten Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten, Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin sebagai Pj Gubernur Bangka Belitung dan Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik selaku Pj Gubernur Sulbar.
Selanjutnya, Staf Ahli bidang Budaya Sportivitas Kemenpora Hamka Hendra Noer menjadi Pj Gubernur Gorontalo dan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)