Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan menyoroti langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang sempat berani mengambil kebijakan melarang pengecer menjual elpiji (LPG) 3 kg tanpa perintah Presiden Prabowo Subianto.
Dia menilai, alibi Bahlil, bahwa pengambilan kebijakan sudah disusun sejak 2023 berdasarkan temuan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang menyebut banyak oknum pengecer menyalahgunakan penyaluran gas melon, tidak masuk akal.
“Alasan Bahlil sangat tidak masuk akal. Mengada-ada, mencari alibi. Pertama, tindak lanjut temuan BPK harus dilaksanakan oleh atau harus mendapat persetujuan dari Presiden sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan keuangan negara (APBN),” ujar Anthony dihubungi Inilah.com, Jakarta, Rabu (5/2/2024).
Anthony menegaskan, menteri tidak boleh bertindak tanpa instruksi atau persetujuan dari Presiden, apalagi untuk hal yang sangat penting dan genting seperti distribusi gas LPG 3 kg yang melibatkan masyarakat miskin.
“Kedua, kalau Bahlil mau menindak lanjuti temuan BPK sejak 2023 terkait distribusi gas elpiji 3kg ini, kenapa tidak dilakukan di masa pemerintahan Jokowi tahun 2024? Kenapa kebijakan kisruh yang menghebohkan ini dilakukan pada 100 hari pemerintahan Prabowo, tanpa koordinasi, dan tanpa instruksi dari Presiden Prabowo,” ucap dia.
Anthony mencurigai, dalam pengambilan kebijakan tanpa instruksi Presiden Prabowo ini merupakan sabotase dari ‘bos’ yang sebenarnya yaitu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
“Kesimpulannya tidak bisa lain, ini merupakan sabotase, Bahlil dengan bos dia yang sebenarnya di Solo, Jokowi. Karena Bahlil adalah loyalis Jokowi. Bahlil menjadi menteri di era Jokowi maupun di era Prabowo karena Jokowi,” tegas dia.
Sementara itu, Direktur Rumah Politik Fernando Emas mencurigai, Bahlil mempunyai agenda tersendiri sebagai Menteri ESDM di era pemerintahan Presiden Prabowo. Bahlil diduga seperti sengaja membuat pemerintah Presiden Prabowo agar selalu terganggu dan kinerjanya tak memuaskan masyarakat.
“Dicurigai bahwa Bahlil memiliki agenda sendiri pada pemerintahan Prabowo agar selalu terganggu dan kinerjanya tidak memuaskan masyarakat,” beber Fernando di Jakarta, Rabu,(5/2/2025).
Fernando berharap, agar Presiden Prabowo dapat waspada kepada Bahlil yang merupakan loyalis Joko Widodo (Jokowi). “Presiden Prabowo harus waspada,” tandas dia.
Sebelumnya, Bahlil memaksa pengecer menjadi pangkalan elpiji. Belakangan karena gaduh dan mustahilnya pengecer menjadi pangkalan, Ketum Partai Golkar mewacanakan skema sub pangkalan. Lucunya, Bahlil tak bisa menjelaskan bagaimana skema perubahan pengecer menjadi sub pangkalan. Dia mengaku baru akan berdiskusi dengan PT Pertamina untuk membahas kebijakan serta aturan sub pangkalan.
“Saya nanti rapat dengan Pertamina habis ini langsung kita maraton. Kalau memang pengecer-pengecer yang sekarang sudah bagus-bagus, sudah kita kasih dulu izin sementara untuk kita naikkan sebagai sub pangkalan tanpa biaya, enggak usah pakai biaya-biaya,” ujarnya, di Jakarta, Senin (3/2/2025).
Rupanya kebijakan penghapusan pengecer dalam mata rantai distribusi elpiji 3 Kg, bukan kebijakan Presiden Prabowo. Berani betul Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengambil keputusan tanpa persetujuan presiden.
Kebijakan Bahlil ini telah membuat gaduh dan memakan korban jiwa. Oleh karena itu, presiden menginstruksikan agar penjualan gas kembali berjalan seperti semula di agen atau pengecer.
“Sebenarnya ini bukan kebijakan dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali,” tutur Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Langkah grasa-grusu ini bukan saja membuat kelangkaan dan antrean, tapi juga memakan korban jiwa. Yonih (62), warga Pamulang, Tangerang Selatan, meninggal dunia setelah mengantre membeli gas elpiji 3 kilogram pada Senin (3/2/2025) sekitar pukul 12.30 WIB.
Usai kegaduhan, Ketum Partai Golkar itu mengakui dirinya bersalah karena memutuskan menghapus pengecer elpiji 3 kilogram. Dia juga akui kurang berkoordinasi dalam menerapkan kebijakan tersebut, serta siap bertanggung jawab.
“Sudahlah kesalahan itu tidak usah disampaikan ke siapa-siapa. Kami Kementerian ESDM yang harus mengambil alih tanggung jawab,” ucapnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Meski akui bersalah, Bahlil masih juga membela diri. Diklaim dia, kebijakan untuk menghapus pengecer sudah diwacanakan sejak dua tahun lalu. Menurutnya, langkah ini bentuk tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal dugaan penyalahgunaan pengecer.
“Kan semua kebijakan sudah kita kaji secara mendalam, jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023 dengan hasil ada audit dari BPK bahwa ada penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengecer,” kata Bahlil.