Selasa, 12 November 2024 – 16:08 WIB
Paling kanan: Plt. Inspektur Wilayah II Bawaslu RI Pirgok (Foto: Inilah.com/Reyhaanah)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terus memperkuat supervisi dan monitoring hubungan antarlembaga demi menjamin kesiapan pengawasan pada gelaran Pilkada Serentak 2024.
Pertemuan multipihak yang digelar di Kalimantan Timur ini turut dihadiri oleh Plt. Inspektur Wilayah II Bawaslu RI Pirgok, Sekertaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni beserta jajarannya, perwakilan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Badan Intelejen Negara, Polri dan KPU maupun Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.
Plt. Inspektur Wilayah II Bawaslu RI Pirgok mengingatkan bahwa adanya peningkatan kerawanan dalam pemilihan 2024. Bukan cuma persoalan politik uang, tapi juga mewaspadai potensi konflik antarpeserta Pilkada.
Advertisement
“Kalau Bawaslu melihatnya itu dari adanya potensi kerawanan pada tahapan kampanye misalnya, Itu politik uang, kelibatan aparatur pemerintah, penggunaan fasilitas negara dalam kampanye dan konflik antarpeserta dan pendukung paslon,” kata Pirgok di Horison Ultima, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (12/11/2024).
Ia menambahkan kerawanan potensi yang terjadi pada saat pungut dan hitung, yakni adanya kesalahan prosedur, yang berakibat terjadinya pungutan suara ulang atau pungutan suara susulan.
“Nah Bawaslu dalam hal ini saja, menjelang pelaksanaan atau pemilihan, memperhatikan aspek penting yaitu antara lain, menghindari terjadi potensi konflik yang tidak sehat atau tidak fair antara satu calon dengan calon lain,” tuturnya.
Sekda Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menyebut pihaknya telah mengeluarkan dana hibah kepada KPU dan Bawaslu baik provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kita melaksanakan hibah dalam dua tahap, 2023 dan 2024. Hanya Kota Bontang dan Kota Balikpapan yang memberikan dana hibah sepenuhnya pada tahun 2023,” ucap Sri.
Ia juga menerangkan Kalimantan Timur merupakan satu-satunya provinsi yang memberikan BPJS ketenagakerjaan untuk seluruh penyelenggara pemilu.
“Mulai dari KPU, Bawaslu, sampai dengan tingkat PPS. Jadi kita sudah fasilitasi untuk BPJS Ketenagakerjaan, karena tentu tugas dari penyelenggara pemilu ini juga cukup masif nanti, apalagi pada saat pelaksanaa dan pasca pelaksanaan, khususnya pada saat penyelenggaraan suara,” kata dia.