Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menyebut sistem pencalonan di pilkada yang cenderung sentralistik, menjadi pintu masuk suburnya politik dinasti.
“Pencalonan di kabupaten/kota saja tanda tangannya harus di Jakarta, jadi tidak dibuat berjenjang, akhirnya semuanya ditentunya elite di pusat. Jadi kalau mau dikaitkan dengan politik dinasti, kekerabatan ya disitu kemudian jadi pintu masuknya,” ungkap Ninis, sapaan akrabnya, dalam diskusi bertajuk ‘Kecurangan Pilkada 2024: dari Dinasti, Calon Tunggal, dan Netralitas ASN’, Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Ia menambahkan, meski seseorang tersebut merupakan kader yang memiliki prestasi dalam membesarkan partai, pasti akan kalah dengan kandidat yang memiliki uang banyak dan hubungan kekerabatan dengan elite parpol.
“Jadi ini tentu bikin demokrasinya tidak sehat, jadi kalau dibilang (politik dinasti) itu hak asasi manusia, kok seakan-akan kita bicara di ruang kosong, padahal kita ada di situasi yang menyebabkan ini start-nya tidak sama,” tuturnya.
Tak hanya itu, pelanggengan kekuasaan melalui politik dinasti ini, dapat dilakukan dengan hadirnya calon tunggal.
“Jadi yang didorong adalah mereka-mereka yang dekat dengan elite yang kemudian kalau, saya gemas di sini, yang menyebalkan kompetisinya jadi dihilangkan. Ketika politik dinasti dan calon tunggal ketemu, kan kompetisinya jadi tidak ada,” ujar dia.