Pernyataan Benny Rhamdani Cerminan Demokrasi Indonesia Buram, Kritik Pemerintah Dianggap Sampah

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai pernyataan Ketua Umum Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi (Barikade) 98, Benny Rhamdani menunjukkan demokrasi di Indonesia buram karena mengkritik Pemerintahan Jokowi dianggap sampah.

Dalam pernyataan yang beredar di video tersebut, Benny menyampaikan kepada Presiden Jokowi untuk melakukan perlawanan kepada pihak-pihak yang dianggap mencemarkan nama baik dan menyerang pemerintah. Ia meminta agar segera dilakukan penegakan hukum, jika tidak pihaknya akan melakukan perlawanan di lapangan.

Pernyataan tersebut dilontarkan Benny yang juga menjabat Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ketika bertemu Jokowi pada pertemuan relawan Jokowi bertema Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (26/11/2022).

“Menurut saya apa yang mereka sampaikan begitulah buramnya demokrasi kita,bagaimana yang mengkritik pemerintah dianggap ancaman dan harus disikat. Jadi ucapan beliau itu, miniatur negara otoriter. Pengkritik dianggap sampah,” kata Pangi kepada Inilah.com, Senin (28/11/2022).

“Pengkritik diajak perang, berantem, tempur lah, kalau begini orang di lingkaran Presiden inner circle bagaimana nggak babak belur demokrasi kita, demokrasi jadi sakit dan rusak masa depan demokrasi kita. Jadi kalau model begini orang di lingkaran presiden, kita nggak kaget demokrasi kita mundur,” lanjut Pangi membeberkan.

Lebih lanjut, Pangi menilai pernyataan Benny tersebut dapat memunculkan gesekan antara komponen bangsa dan dapat merusak politik bangsa.

“Saya melihat justru Presiden nggak happy dengan statement mereka, sebab bisa memicu gesekan, konflik dan ucapan model relawan begini meragukan kompetensinya terkait pemahaman demokrasi dan HAM mereka. Jelas statement model begini merusak tenun politik kebangsaan kita yang politik teduh dan politik berfikir jernih kata presiden,” terang Pangi.

Pangi menyayangkan Indonesia sebagai negara demokrasi semakin hari semakin turun dalam kebebasan berpendapat. Pasalnya orang-orang yang yang mengkritik pemerintah dianggap sampah, bukan sebagai vitamin yang dapat memajukan bangsa.

“Pantasan demokrasi kita makin nyungsep, terutama kebebasan berpendapat dan mengkritik, bagian dari roh demokrasi, berbicara dan berpendapat dilindungi negara, bagaimana tukang kritik dianggap vitamin, tapi bagi orang model begini, tukang kritik itu sampah dan ancaman yang harus dibumihanguskan,” tegas Pangi

“Kalau begitu kita ganti saja menjadi negara otoriter, bukan negara demokrasi republik. Kalau negara otoriter nggak satu suara, nggak boleh ruang kritik berbeda tone-nya dengan selera kekuasaan. Satu suara yakni puji-pujian,” tambah Pangi.

Dalam video pernyataan Benny yang beredar itu, Jokowi menanggapi dengan menanyakan penegakan hukum seperti apa yang harus ditegakan.

Pangi berpendapat sikap Presiden Jokowi sudah benar untuk tidak merespon slebih lanjut dan harus berpikir jernih.

“Sudah benar, presiden harusnya nggak perlu merespons, berpikir jernih, sebab relawan model begini, ibarat ikan lele, makin keruh makin seneng. Tapi kita paham lah, mereka ini kan model manusia yang senang, bagaimana bos dan atasan senang,” tutur Pangi.