Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait seorang presiden boleh berkampanye dan juga boleh memihak dalam gelaran Pilpres 2024.
“Jelas itu pernyataan menyesatkan dan manipulatif,” kata Dedi saat dihubungi Inilah.com, Rabu (24/1/2024).
Menurut Dedi, seorang kepala negara itu harus bersikap netral sebagai bentuk menjunjung tinggi asas demokrasi.
“Jokowi lupa bahwa ia sebagai kepala negara sekaligus pemerintah, tidak layak memihak, karena berdiri di atas semua golongan,” ujarnya.
Dedi menilai, pernyataan Presiden yang menyesatkan tersebut, sebagai ketidakmampuan Jokowi memimpin pemerintahan.
“Sebagai penyelenggara seharusnya ia mengayomi, bukan justru membuat cemas masyarakat dan pemilih,” imbuhnya.
Sebelumnya, pernyataan mengejutkan diucapkan oleh Presiden Jokowi. Ia mengatakan seorang presiden boleh berkampanye dan juga boleh memihak dalam gelaran Pilpres 2024. Menariknya ucapan ini ia tuturkan di hadapan Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.
Ucapan ini ia lontarkan dalam rangka menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres. “Presiden tuh boleh loh kampanye, Presiden boleh memihak, boleh,” ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Dia mengatakan, presiden maupun menteri merupakan pejabat publik yang juga sekaligus pejabat politik. Namun demikian, saat berkampanye tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan fasilitas negara.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh,” katanya.