Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani mengatakan presiden memiliki hak untuk menentukan arah dukungannya terhadap paslon tertentu. Dia mengajak semua pihak untuk menghormati pilihan itu.
“Kan sudah disampaikan ke banyak orang bahwa itu kan seorang presiden mempunyai hak untuk memilih ya kita hormati lah hak-hak seorang untuk memilih untuk mendukung kita hormati bersama, kayak kita disini semua kan punya untuk memilih jadi punya pilihan juga ya kita semua saling menghormati,” ujar Rosan kepada wartawan, Jakarta, Jumat (26/1/2024).
Rosan meminta semua pihak untuk tidak berlebihan apalagi sampai salah menafsirkan isi ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan presiden boleh kampanye dan memihak paslon tertentu. Rosan untuk tetap menjaga persatuan, hindari keributan dan perpecahan.
“Prabowo pesankan kampanye tetap menjaga persatuan, menjaga kesatuan, tetap lakukan yang positif tapi itu disampaikan langsung juga kepada Prabowo kepada para pendukungnya yang datang kesini dan itu yang benar-benar ditekankan, tetap jaga kesatuan jangan sampai terjadi pembuat keributan apalagi perpecahan dibawahnya,” katanya.
Sebelumnya, pernyataan mengejutkan diucapkan oleh Presiden Jokowi. Ia mengatakan seorang presiden boleh berkampanye dan juga boleh memihak dalam gelaran Pilpres 2024. Menariknya ucapan ini ia tuturkan di hadapan Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.
Ucapan ini ia lontarkan dalam rangka menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres. “Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh,” ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Dia mengatakan, presiden maupun menteri merupakan pejabat publik yang juga sekaligus pejabat politik. Namun demikian, saat berkampanye tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan fasilitas negara.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik enggak boleh, boleh. Menteri juga boleh,” katanya.