Dewan Pakar Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Rakhmat Hidayat menilai pernyataan Plt Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbudristek, Tjitjik Sri Tjahjandarie soal pendidikan perguruan tinggi adalah kebutuhan tersier, tak mencerminkan negara menghadirkan akses pendidikan tinggi yang terjangkau bagi masyarakat.
Rakhmat meminta pemerintah untuk fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan pengelolaan pendidikan yang terjangkau bagi semua kalangan masyarakat.
“Sementara di negara-negara yang lain juga berjuang untuk menghadirkan akses pendidikan tinggi, malah Indonesia dengan pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak aksesible, pemerintah memutus, negara mencoba memutuskan akses pendidikan tinggi,” kata Rakhmat kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (22/5/2024).
Menurutnya, pernyataan Tjitjik itu menjadi problematik dan kementerian harus secepat mungkin menjelaskan serta mencari solusi agar permasalahan tersebut tidak semakin rumit.
Selain itu, lanjut dia, bila pernyataan itu tidak direspons dengan baik, akan menjadi preseden buruk bagi kementerian dan isu itu akan menjadi ‘bola liar’.
“Dengan cara apa? Misalnya dengan cara menyediakan juru bicara yang lebih responsif, lebih akomodatif, lebih simpatik dalam merespons isu-isu, inikan menjadi isu yang menggelinding ya, tadinya soal kampus-kampus tertentu, nah sekarang ini jadi isu nasional,” kata Rakhmat.
Sebelumnya, Tjitjik Sri Tjahjandarie viral setelah pernyataannya soal pendidikan di perguruan tinggi atau kuliah tidak wajib melainkan bersifat tersier. Tjitjik menyebutkan biaya kuliah harus dipenuhi oleh mahasiswa agar penyelenggaraan pendidikan itu memenuhi standar mutu.
“Dari sisi yang lain kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi ini adalah tertiary education. Jadi bukan wajib belajar. Artinya tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Ini sifatnya adalah pilihan,” ucapnya dilansir dari video yang tengah ramai di media sosial X, Jumat (17/5/2024).