Pegiat media sosial (medsos) sekaligus Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi mengatakan, perputaran uang judi online (judol) di Indonesia mendekati angka defisit anggaran saat ini.
Pernyataan Islah diperkuat data yang diungkapkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi judi online yang tahun ini mencapai Rp283 triliun.
“(Transaksi judi online itu) Rp283 triliun per tahun ini saja, sebenarnya bisa menutup defisit anggaran negara. Di mana, defisit anggaran kita kan Rp302 triliun tuh,” kata Islah dikutip dari podcast YouTube Hendri Satrio dikutip di Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Menurut Islah, judi online terlihat seolah-olah kejahatan kelas teri di masyarakat. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Aktivitas judol yang disebut ringan justru memicu krisis sosial. Salah satunya, tingkat kejahatan meningkat.
“Judi online ini memang seolah-olah kejahatan ringan ya, tapi sebenarnya dia ini jadi embrio untuk kejahatan-kejahatan eksesif berikutnya seperti begal, pinjol, pencucian uang, human trafficking, ini semua jadi satu ini di sini,” ujar Islah.
Di sisi lain, Islah pun meyakini Presiden Prabowo sudah mengetahui masalah judi online ini. Bisa jadi, Presiden Prabowo mendapat banyak laporan dari Menteri Informatika dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid. “Mbak Meutya sudah laporan ke Prabowo sebelum pak Prabowo ke Merauke,” kata Islah.
“Aku yakin Mbak Meutya pasti sudah memaparkan ini (ke Prabowo). Meski ada satu yang saya sayangkan dari Meutya Hafid ketika dia bilang eselon 1 dan 2 Kominfo tidak terlibat. Seharusnya itu jangan disapaikan dulu, karena proses penyelidikan masih berlangsung,” lanjutnya.
Islah berharap, Polri tidak ragu untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke regulator bahkan setingkat menteri jika ditemukan buktinya. Dia sebut, orang yang seharusnya bertanggung jawab atas praktik judol, adalah Menkominfo periode 2023-2024, Budi Arie Setiadi.
“Menurut saya jangan ragu, kalau memang ini menyentuh hingga ke menteri, tangkap menterinya,” kata Islah.