Minggu, 10 November 2024 – 02:00 WIB
Ketua Umum Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Philip J. Vermonte menilai pihaknya tak perlu minta maaf kepada Poltracking Indonesia atas polemik perbedaan hasil survei yang dirilis Poltracking dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait Pilkada Jakarta 2024.
Philip menyebut, Persepi hanya ingin memastikan setiap lembaga telah menjalankan prosedur dengan benar saat melakukan survei.
“Ya enggak lah, menurut saya ini bukan soal tadi, salah atau benar. Kita hanya mau lihat ini yang prosedurnya diikuti atau enggak?,” kata Philip kepada wartawan di Hotel Mercure Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2024).
Menurutnya, penjelasan Persepi sudah detail dari data-data yang diberikan oleh Poltracking maupun LSI.
“Kalau menurut teman-teman, gimana tadi dengan penjelasan tadi? Sudah cukup kan? Ya sudah. Nanti tulis saja. Kayaknya sudah cukup gamblang,” ujar Philip.
Advertisement
Philips menjelaskan alasan dewan etik menjatuhkan sanksi karena Poltracking Indonesia menyerahkan dua set data berbeda. Poltracking Indonesia menyerahkan 2.000 data responden, namun setelah ditelusuri Persepi hanya 1.652 responden.
“Sisanya itu lah yang kami tanyakan kepada Poltracking Indonesia. Teman-teman di Poltracking mengatakan data terletak di server, jadi yang diunduh adalah data yang bersih sudah kena filter dari server. Sehingga, yang bisa dianalisa 1.652,” ujar Philip.
Jadi, kesimpulan awal ada sekitar 348 data yang tidak valid. Persepi kemudian memberikan kesempatan dan meminta Poltracking Indonesia untuk mengambil data asli yang tersimpan di server.
“Jawaban teman-teman di Poltracking Indonesia adalah data itu di server, server bekerja sama dengan vendor. Survei sudah selesai, sudah ditutup akses datanya. Jadi, kami meminta jawaban tertulis untuk diperiksa oleh dewan etik apakah jawaban tertulis itu bisa diterima,” tutur dia.
Philips menuturkan, hasil diskusi dari dewan etik menyimpulkan jawaban tertulis dari Poltracking Indonesia tidak bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Persepi.
Lalu, lanjut Philip, dilakukan pertemuan kedua dengan Poltracking Indonesia secara virtual. Hasilnya, mereka masih belum bisa memberikan data mentah sejumlah 2.000 responden. Maka, akhirnya diambil keputusan.
Belakangan, Poltracking Indonesia berhasil mengambil data 2.000 responden dari server. Kemudian, data tersebut diperiksa oleh Dewan Etik Persepi.
“Ternyata 2.000 data responden yang diserahkan belakangan oleh Poltracking Indonesia, missing values-nya malah rapi. Sehingga, kami bingung. Data yang kami pegang seharusnya yang mana,” ucapnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menuntut Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) meminta maaf. Dia juga membantah lembaganya memihak pada salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta.
“Saya harus sebutkan Poltracking Indonesia bukan konsultan salah satu dari yang sedang bertarung. Saya tidak ada urusan siapa yang akan menjadi pemenang dalam pertarungan ini. Kami hanya ingin menyampaikan data ini apa adanya,” ujar Hanta di Jakarta, dikutip Sabtu (9/11/2024).
Ia juga menegaskan semua survei yang dilakukan Poltracking Indonesia sudah sesuai prosedur operasional standar (SOP). Ia memastikan tidak ada manipulasi apapun yang dilakukan. “Angka yang kami publish itu apa adanya, tidak kami ubah, Wallahi. Tuhan Maha Tahu, 0,0001 persen pun tidak pernah kami ubah,” ujar dia.