Pertamina Patra Niaga Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara memperluas pendaftaran subsidi tepat BBM di Jatim karena tingginya antusias dari masyarakat. Pertamina menambah tiga kota lagi yakni Madiun, Mojokerto dan Malang.
Area Manajer Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Deden Mochammad Idhani mengatakan, masyarakat di tiga daerah Jatim itu bisa melakukan pendaftaran melalui laman https://subsiditepat.mypertamina.id.
Sebelumnya, pendaftaran subsidi tepat BBM pertama dibuka pada 1 Juli 2022, dan hanya menyasar 13 Kota dan Kabupaten di luar Jatim. Hingga saat ini telah masuk sekitar 79.000 data kendaraan melalui laman subsiditepat.mypertamina.id.
“Dan mulai kemarin tanggal 11 Juli 2022 dilakukan perluasan pendaftaran subsidi dari 13 ke 37 kota serta kabupaten di Indonesia, termasuk tiga kota di Jatim, yakni Kota Madiun, Kota Mojokerto dan Kota Malang di Jawa Timur,” ujar Deden di Surabaya, Selasa (12/7/2022).
Deden menegaskan, masyarakat di Jatim saat ini masih bisa membeli BBM bersubsidi secara tunai. Sebab sejaka 1 Juli kemarin, Pertamina hanya baru membuka pendaftaran lewat aplikasi dan belum memberlakukan kebijakan Mypertamina di lapangan.
“Pada masa pendaftaran dan transisi, masyarakat masih tetap bisa membeli Pertalite dan Solar dengan uang tunai, atau tanpa menggunakan kode batang (QR code), namun kami tetap mendorong masyarakat agar mendaftarkan kendaraan dan identitasnya,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat tidak wajib memiliki aplikasi MyPertamina, namun wajib mendaftar melalui laman https://subsiditepat.mypertamina.id, dan ini khusus untuk kendaraan roda empat.
“Kami pastikan pelaksanaan pendaftaran melalui laman bukan untuk menyulitkan masyarakat, namun untuk melindungi masyarakat rentan yang sebenarnya berhak menikmati subsidi energi,” katanya.
Tujuan pendataan, kata dia, untuk melindungi masyarakat rentan, memastikan subsidi energi yang tepat sasaran sehingga anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah benar-benar dinikmati yang berhak.
“Ke depan kami harap, data ini bisa digunakan untuk menetapkan kebijakan energi bersama pemerintah serta dapat mencegah potensi terjadinya potensi penyalahgunaan atau kasus penyelewengan BBM subsidi di lapangan,” kata Deden.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)