Direktur Eksekutif Partner Politik Indonesia, Abubakar Solissa, menyatakan bahwa partai politik tidak memiliki hak untuk mengintervensi kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hal ini disampaikan menanggapi beredarnya foto pertemuan antara Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
“Secara normatif, partai politik tidak punya hak untuk mengintervensi kepemimpinan di DPD. Hak sepenuhnya ada pada anggota,” kata Abubakar saat dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu (27/7/2024).
Abubakar juga menyebut bahwa manuver politik seperti pertemuan pimpinan partai politik dengan pimpinan lembaga tinggi negara sering terjadi menjelang pemilihan pimpinan DPD. Oleh karena itu, publik wajar jika berpikiran negatif mengenai pertemuan Hasto dan La Nyalla.
“Hanya saja, harus diakui, jelang pemilihan pimpinan DPD biasanya ada manuver politik yang dilakukan, baik dari La Nyalla sebagai petahana maupun penantang lain yang memiliki obsesi yang sama untuk menjadi Ketua DPD,” ujarnya.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara, turut memberikan tanggapan terkait pertemuan tersebut.
Menurutnya, jika pertemuan itu memang benar untuk menyusun kekuatan dalam mempertahankan posisi Ketua DPD, sangat disayangkan.
“Itu sesuatu yang merusak demokrasi, karena Ketua DPD seharusnya menegakkan demokrasi,” ucapnya.
Igor juga menyoroti sikap La Nyalla yang dianggap ‘arogan’ saat memimpin rapat paripurna DPD beberapa waktu lalu.
Sikap tersebut membuat rapat yang seharusnya berjalan khidmat menjadi ricuh karena La Nyalla diduga bertindak sewenang-wenang dalam menyusun perubahan tata tertib untuk mengakomodasi mekanisme penentuan paket pimpinan DPD periode depan.
“Saya baca soal pembuatan tata tertib di DPD yang ricuh, itu ironis. Perwakilan perseorangan di dalam demokrasi malah menunjukkan sisi yang tidak demokratis di era sekarang,” tuturnya.
Igor juga mencurigai adanya kepentingan pribadi dalam upaya mempertahankan kursi Ketua DPD, mengingat beredar kabar bahwa Hasto dan La Nyalla memiliki bisnis bersama.
“Hasto ini sedang diincar KPK. Jadi wajar jika dugaan itu mengarah pada upaya mengamankan bisnis. Jika benar, ini jelas merusak demokrasi yang sudah berjalan baik,” ujarnya.
Foto pertemuan antara La Nyalla dan Hasto beredar di kalangan wartawan, dengan informasi bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk menyusun kekuatan guna merebut kembali kursi Ketua DPD dari kandidat lain. Bahkan, ada juga kabar bahwa upaya mempertahankan kursi Ketua DPD dilakukan untuk melindungi bisnis Hasto dan La Nyalla.