Pertemuan SP dan Jokowi Simbol Kedewasaan Politik, Terlalu Jauh bila Dikaitkan Reshuffle

Pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (SP) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut sebagai sinyal bakal terjadi reshuffle kabinet. Pengamat politik Yunarto Wijaya menyebut anggapan tersebut terlalu liar dan jauh untuk direalisasikan.

Yunarto mengatakan ada pesan khusus yang ingin disampaikan Jokowi kepada publik. Menurutnya, Jokowi ingin menunjukan bahwa pertemuan bersama SP adalah bentuk kedewasaan berpolitik.

Ia menegaskan Jokowi ingin publik paham bahwa perbedaan di dunia politik itu hal biasa, tidak perlu disikapi dengan permusuhan. Langkah ini patut diapresiasi, karena kedua tokoh telah menunjukkan sikap negarawan.

“Saya melihat kemarin lebih kepada upaya untuk keduanya, terutama dari pak Jokowi untuk menunjukkan kepada publik bahwa perbedaan politik mungkin ada, perbedaan sikap mungkin ada tapi permusuhan politik tidak ada dan itu saya pikir bagus sebagai sebuah simbol politik,” ungkapnya di siaran salah satu stasiun televisi nasional, Sabtu (29/1/2023).

Ia menilai menilai pertemuan Jokowi dan SP tidak ada hubungannya dengan santernya isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Sebab, jika benar terjadi terjadi reshuffle, maka panggilan bagi para ketua umum dan menteri untuk reshuffle terjadi pada injury time.

“Terlalu jauh ya kalau dikaitkan dengan reshuffle. Karena kalaupun terjadi reshuffle atau ada dalam waktu dekat terjadi reshuffle, biasanya panggilan-panggilan pada ketua umum atau misalnya menteri-menteri yang akan diganti itu terjadi di injury time dan tidak jauh-jauh hari dari sekarang,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan kebiasaan Jokowi sebelum ambil keputusan penting, seperti reshuffle kabinet, akan bertemu dan melakukan pemberitahuan terlebih dulu. Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya terkait pertemuan Ketum NasDem Surya Paloh dan Presiden Jokowi.

“Ya bagi Presiden Jokowi sebelum mengambil keputusan-keputusan penting, itu kan juga melakukan dialog, pemberitahuan, misalnya akan ada reshuffle itu kan ada pemberitahuan. Tetapi pertemuan dengan Bapak Surya Paloh ya bagaimana pertemuan dengan ketua umum parpol yang lain,” tutur Hasto kepada wartawan, di Kantor DPC Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).

Hasto mengatakan Jokowi selalu membuka diri berdialog untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, bila dialog itu disalahgunakan, Jokowi dinilai punya kewenangan untuk mengambil tindakan strategis.

“Tapi ketika dialog itu kemudian ada yang menyalahgunakan, hanya untuk kepentingan politik sesaat, hanya untuk kepentingan partainya, maka ya Presiden Jokowi ya punya suatu kewenangan untuk mengambil suatu tindakan strategis sesuai dengan kewenangan presiden,” tuturnya.