Ketua DPR Puan Maharani mendengarkan keluhan para petani, nelayan dan kelompok masyarakat lainnya saat berkunjung ke Sumatera Selatan. Salah satunya seperti yang ia temui saat meninjau operasional PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang.
Dalam kesempatan itu, putri Megawati Soekarnoputri itu meluangkan waktu untuk berdialoh dengan Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Penyuluh Pertanian, dan Penyuluh Perikanan.
Sumitro salah seorang petani dari Banyuasin mengeluhkan dirinya yang sering terkendala masalah transportasi untuk memasarkan hasil taninya, lantaran jalan sepanjang 60 kilometer yang biasa dilaluinya sudah tak layak, kondisinya.
Ia pun meminta dibuatkan jembatan agar hasil panen petani bisa dijual dengan harga yang lebih bagus. Sebab saat ini petani Banyuasin hanya bisa menjual hasil panen padi seharga Rp4.200/kg. Menurutnya, adanya jembatan akan membuat distribusi panen lebih baik sehingga harga padi bisa dijual dengan harga lebih dari Rp5.000/kg.
“Padahal Banyuasin lumbung pangan. Dan kami juga terkendala masalah transportasi untuk pasarkan hasil. Jalannya tidak layak sepanjang 60 km,” ungkap petani asal Jawa itu dalam keterangan tertulis, Jumat (3/3/2023).
Petani dari kelompok tani wanita juga turut menyampaikan aspirasinya. Dengan menggunakan Bahasa Palembang, petani bernama Miniana meminta bantuan kultivator untuk lahan sayuran dan pompa air untuk menyirami tanaman sayuran di lahan kelompok taninya. Ada juga Hermawati yang mengeluhkan kampungnya yang sering banjir. Sehingga berdampak terhadap lahan tanaman sayurnya serta distribusi hasil panen.
Mendengar keluhan dari petani seperti Sumitro, Puan berjanji akan mencarikan solusi. Ia pun meminta anggota DPR dan DPRD dapil setempat untuk berkoordinasi menyelesaikan persoalan petani di Banyuasin. “Masalahnya soal distribusi pupuk. Padahal saya lihat pupuk cukup. Ini lintas kementerian harus duduk bersama karena ini masalah dari dulu,” tukas Puan.
Ia berjanji akan memastikan hal ini dibawa sampai ke pemerintah pusat, dan segera berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. “Akan saya sampaikan dengan kementerian terkait untuk segera selesaikan karena ini anggaran pusat. Soal PPPK ini memang masalah nasional, kami akan carikan solusinya,” jelas Puan.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)