Masuknya nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto dalam struktur Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai Komite Pengawasan dan Akuntabilitas, jadi sorotan.
Juru bicara lembaga antirasuah, Tessa Mahardika menjelaskan penunjukkan Setyo bukan sebagai pribadi melainkan representasi dari KPK. Dia menjelaskan, hal ini dilakukan guna memudahkan dalam mengevaluasi dan memberi masukan sebagai bahan pertimbangan keputusan organisasi di Danantara.
Dia memastikan, KPK bersama dengan tim Komite Pengawasan dan Akuntabilitas lainnya, yang terdiri atas Ketua PPATK, Ketua BPK, Kepala BPKP, Kapolri dan Jaksa Agung, akan berkolaborasi dan bekerja dengan independen.
“KPK menegaskan bahwa tidak akan ada konflik kepentingan dalam kepengurusan KPK di Danantara. KPK yang terlibat dalam komite pengawasan dan akuntabilitas Danantara akan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak mempengaruhi objektivitas KPK dalam menjalankan tugasnya,” kata Tessa kepada wartawan, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
KPK juga mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengawasi kinerja BPI Danantara sebagai wujud pelibatan publik dalam mengawal pembangunan nasional. “Terus mengevaluasi efektivitas keterlibatan KPK, untuk langkah-langkah perbaikan selanjutnya,” ujar Tessa.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara atau CEO Rosan Perkasa Roeslani mengumumkan daftar pengurus yang akan mengomandoi Danantara. Banyak nama-nama yang sebelumnya berhembus di publik masuk dalam struktur kepengurusan lembaga sovereign fund ini.
Dalam pemilihan struktur, Rosan juga dibantu oleh perusahaan perekrutan atau headhunter dalam negeri maupun dalam negeri. Selain itu, pemilihan ini juga melalui seleksi yang begitu ketat.
“Kami pun harus melakukan interview satu per satu untuk memastikan bahwa tim yang ada ini bukan hanya mereka ekspertis dan sesuai dengan bidangnya, tetapi memang mempunyai hati yang sama dengan kami. Salah satu tugas utama adalah pengabdian kepada negara dan bangsa,” kata Rosan di Jakarta, Senin (24/3/2025).
Dalam struktur yang sudah disepakati, terlihat nama Ketua KPK bersama Ketua PPATK, Ketua BPK, Kepala BPKP, Kapolri dan Jaksa Agung, sebagai Komite Pengawasan dan Akuntabilitas Danantara.