Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Nana Sudjana mengklarifikasi soal pertemuannya dengan calon presiden (Capres) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto.
Hal itu diungkapkan Nana seusai Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 di Rama Shinta Ballroom Patra Jasa Hotel Kota Semarang, Kamis (21/12/2023) malam.
Nana mengatakan, pertemuan tersebut terjadi di Landasan Udara Angkatan Darat (Lanumad) Ahmad Yani Kota Semarang pada Sabtu (9/12/2023) lalu.
“Tanggal 9 Desember sudah lama. Jadi gini memang terkait berita yang viral itu, memang ketika itu kami menjemput Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ya, jadi tidak ada keterkaitan lain,” ucap Nana seperti dikutip Inilahjateng.
Dalam pertemuan itu, Nana menyebut Prabowo Subianto dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Dia menyatakan para menteri merupakan atasan dari pemerintah daerah yang harus disambut ketika berkunjung ke Jateng.
“Para menteri merupakan atasan kami, dalam hal ini kami selaku Pj Gubernur, setiap atasan di wilayah kami harus dijemput dan terima dengan baik,” ujarnya.
“Jadi seluruh menteri, atau pemerintahan pusat baik kementerian maupun lembaga, kami ketika ada kesempatan jemput ya jemput,” lanjutnya.
Nana mengatakan bahwa penyambutan oleh pejabat daerah kepada pejabat pemerintah pusat adalah hal bisa dan lumrah. Saat itu, Nana mengaku tidak mengikuti agenda Prabowo Subianto, melainkan hanya sebatas melakukan penjemputan.
“Kemarin katanya kampanye itu kejadiannya di bandara Lanumad (Ahmad Yani) itu acara penjemputan setelah itu beliau kegiatan, saya (kegiatan) lain,” bebernya.
Purnawirawan jenderal polisi bintang tiga itu menampik pertemuan dengan capres nomor urut 2 tersebut mengandung muatan politis.
“Jadi tidak mengkuti apalagi masalah pemilu ya, tak kami lakukan, kami tak ada kaitan masalah politis ya, hanya jemput saja,” ujarnya.
Menurutnya, setiap pejabat pemerintah harus menjaga netralitas dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang. Pihaknya menyebut, masyarakat harus bisa memilah konteks dalam peristiwa penjemputan tersebut.
“Ketika datang jemput tidak ada kaitan, Pj Gubernur, wali kota, bupati adalah kepala daerah, memang kami harus netral tapi kedinasan adalah hal wajar jemput pimpinan kami, menteri MPR DPR atasan kami,” ujarnya.