Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto menyebut adanya 3 syarat yang harus dipenuhi, apabila pemerintahan Prabowo-Gibran ingin mengalihkan subsidi energi (BBM dan LPG), menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
“Pertama, pemerintah harus memperbaiki dan memperbarui data penerima bantuan agar lebih akurat dan transparan. Hal ini penting dilakukan, karena selama ini banyak laporan yang menyatakan BLT tidak tepat sasaran,” ucap Mulyanto di Jakarta, Senin (30/9/2024).
“Selama ini, penerimanya hanya itu-itu saja. Bahkan orang yang relatif berada, sementara masyarakat yang lebih pantas, malah tidak mendapatkan BLT. Ini yang harus dievaluasi dan dibenerin,” sambungnya.
Kedua, lanjut Mulyanto, sistem pendistribusian harus lebih baik, yaitu langsung diberikan ke masyarakat tanpa perantara pihak manapun, seperti yang selama ini terjadi.
Cara ini, diyakini Mulyanto, memperkecil risiko potongan oleh pihak yang coba-coba mencari keuntungan dari pembagian BLT.
“Hal ini bisa juga meminimalisasi penyalahgunaan BLT menjadi alat kampanye politik pihak tertentu. BLT ini hak masyarakat, bukan hadiah penguasa. Jadi jangan dilabeli dengan materi-materi kampanye atau pencitraan siapapun,” tegasnya.
Ketiga, lanjut dia, pemerintah harus memperbaiki sistem pengawasan untuk meminimalisasi penyimpangan penyaluran BLT. Pemerintah harus menyiapkan aparat penegak hukum dan aturan yang tegas untuk menindak pihak-pihak yang coba berbuat curang.
“Jangan seperti sekarang di mana sistem pengawasan lemah sehingga BLT bocor dikorupsi banyak pihak. Hal lain yang perlu dilakukan juga Pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran. Pengurangan atau pengalihan subsidi BBM sebaiknya harus diikuti dengan efisiensi anggaran,” tutur Mulyanto.
Dia mengingatkan pemerintahan Prabowo-Gibran agar lebih menjunjung rasa keadilan dari perspektif ekonomi. “Jangan sampai subsidi untuk rakyat dikurangi tapi subsidi untuk pengusaha dan kelompok bisnis tertentu tetap jalan. Contohnya pemberian dana PSN ke proyek komersial swasta seperti PIK 2 dan BSD. Kebijakan ini tentu tidak adil,” lanjutnya.
Mulyanto menilai, pemerintah baru, harus berani mengevaluasi proyek ambisius yang menelan anggaran sangat banyak seperti Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Pemerintahan Prabowo harus berani ambil sikap atas proyek tak terencana ini. Bila dianggap memberatkan APBN sebaiknya dihentikan. Apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tidak langsung menyatakan sudah nyerah, karena baru menyadari bahwa memindahkan ibu kota negara dan ASN tidak mudah,” ungkap dia.
“Syarat ini perlu dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan masyarakat miskin, tidak makin berat beban hidupnya,” tandasnya.