Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana menilai pemilihan kepala daerah oleh rakyat maupun DPRD memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Sehingga perubahan proses pemilihan memerlukan kajian mendalam.
“Pemilihan langsung seperti sekarang ini, plusnya adalah pilihannya di tangan rakyat sepenuhnya, rakyat yang menentukan, dan menurut saya ini sangat bagus, tapi konsekuensinya adalah dibutuhkannya effort dan biaya yang sangat banyak,” kata Justin saat dihubungi Inilah.com, Rabu (18/12/2024).
Selain itu, ia mengatakan pemilihan langsung oleh rakyat juga tidak sejalan dengan pengurangan angka korupsi oleh kepala daerah. Dia menyinggung banyaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah hasil pemilihan langsung.
“Jadi sekalipun pilihan di tangan rakyat, sepertinya berdasarkan fakta statistik tidak serta merta melahirkan pilihan yang baik dan bebas korupsi,” kata Justin.
Dia menjelaskan pemilihan kepala daerah lewat DPRD akan menghemat biaya. Selain itu proses pelaksanaan pemilihannya jauh lebih mudah ketimbang pemilihan langsung oleh rakyat.
“Akan tetapi minusnya adalah rakyat tidak dapat bersuara pilih secara langsung, sehingga bisa jadi kandidat kepala daerah adalah sosok yang jauh atau kurang diharapkan oleh rakyat,” kata Justin.
Justin tak menampik, jika pemilihan dilakukan DPRD akan memunculkan keputusan-keputusan yang bersifat politis dibandingkan teknis dalam penyelesaian masalah-masalah di daerah. Salah satunya bisa disebabkan oleh hutang politik kepala daerah kepada partai.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan gagasan tentang perbaikan sistem politik di Indonesia karena berbiaya tinggi dan tidak efisien jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
“Menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum DPP Partai Golkar tadi bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan, ada satu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya kita harus memperbaiki sistem kita,” ujar Prabowo, Kamis (12/12/2024).
Dari sisi DPR, hal serupa sempat disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid yang mengusulkan agar pilkada di tingkat provinsi untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dilakukan melalui DPRD masing-masing provinsi bukan lagi dipilih oleh rakyat secara langsung karena berbiaya mahal.
Menurut dia, tingginya biaya pemilihan gubernur itu terlihat pada Pilkada 2024. Misalnya, Pemerintah harus mengeluarkan biaya lebih dari Rp1 triliun untuk Pilkada Jawa Barat saja, belum lagi ditambah biaya pemilihan gubernur di wilayah lainnya.
“Itu bukan anggaran yang kecil. Kalau yang Rp1 triliun itu diberikan ke salah satu kabupaten di salah satu provinsi, di NTT misalnya, itu bisa membuat ekonomi bangkit,” kata Jazilul.