News

PKS Nilai Ide LaNyalla Berbahaya: Tahapan Pemilu 2024 Sudah Ditetapkan

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menilai wacana dekrit dan pemilihan presiden tidak langsung yang disampaikan Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti merupakan ide berbahaya.

Menurut Mardani, pemilihan Presiden tidak langsung bertentangan dengan konstitusi dan memenggal hak rakyat untuk memilih pemimpinnya.

“Bahaya idenya, plus ide itu bertentangan dengan konstitusi,” kata Mardani kepada Inilah.com di Jakarta, Minggu (18/12/2022).

Anggota Komisi II DPR ini menyebutkan, proses dan tahapan Pemilu 2024 sudah ditetapkan, sehingga konsensus pemerintah dan DPR terkait dengan pemilihan presiden, DPR/DPRD, DPD, dan kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat.

Kendati masih terdapat kekurangan dalam segi regulasi dan praktik kepemiluan, namun pemilihan langsung telah disepakati sebagai cara memilih pemimpin dan perwakilannya di parlemen.

“Masyarakat sudah cerdas. Pelaksanaan pemilu sekarang ada kekurangan, tapi semua merasa sudah pas,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan komitmennya untuk mengembalikan Undang-Undang (UUD) 1945 kepada naskah asli. Salah satunya bertujuan agar pemilihan presiden kembali dilakukan oleh MPR RI.

Ia menyebut, mekanisme itu lebih baik guna mengakhiri polarisasi bangsa yang mencuat imbas pemilihan presiden secara langsung diterapkan di Tanah Air. Untuk itu, ia pun meminta agar Presiden Jokowi mengeluarkan Dekrit Presiden demi kembali ke naskah asli UUD 1945.

Pemikirannya mengenai komitmen kembali naskah asli UUD 1945 itu LaNyalla kemukakan saat menerima audiensi Barisan Pejuang Revolusi Konstitusi di Ruang Sriwijaya, Gedung B, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/12/2022).

“Ingat kalau dekrit dikeluarkan kemudian tidak ada yang ngawal, terus apa gunanya dekrit? Itulah yang saya maksud silakan Pak Jokowi perpanjang dua tahun tiga tahun yang penting adendum selesai kita kembali ke MPR, milih Presiden di MPR. Ini kita hanya korban tiga tahun, kalau tiga tahun, daripada kita korban lima tahun sampai 2029 dengan menggunakan ala liberal gak ada titik ujungnya ini,” ujar LaNyalla.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button