Pemasangan papan pemberitahuan atau plang bertuliskan ‘Batas Kawasan Inti Pemerintahan’ di permukiman padat penduduk di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur membuat warga yang berdomisili di wilayah itu resah.
Pasalnya, hingga kini masih belum ada pembicaraan apapun yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak Otorita IKN Nusantara dengan warga setempat.
“Belum ada negosiasi langsung kepada kami sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah IKN, jadi kami merasa khawatir tentang keberadaan kami saat ini,” ujar Hasanudin, seorang warga Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Sabtu (19/3/2022).
Sebagian besar warga, katanya, telah memiliki bukti kepemilikan lahan berupa sertifikat tanah, segel, maupun bukti-bukti kepemilikan lainnya.
Apabila lahan pertanian dan tempat tinggal nantinya terdampak pembangunan IKN Nusantara, dia meminta agar ada solusi terbaik untuk masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani tersebut.
“Ketika lahan dan bangunan kami diambil, kemana lagi kami akan tinggal dan mencari penghidupan sehari-hari,” ucap Hasanudin.
Warga Desa Bumi Harapan telah sepakat mengumpulkan bukti kepemilikan lahan dan segera mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk mempertanyakan nasib masyarakat yang tinggal di kawasan inti pemerintahan itu.
Meski demikian, warga juga mengaku tetap ingin berdomisili di wilayah tersebut, karena menurut mereka, tinggal dekat pusat pemerintahan negara merupakan suatu anugerah terbesar.
Hasanuddin bersama warga lainnya sudah bertahun-tahun menetap di daerah itu, bahkan pemakaman keluarga terdahulu berada di kawasan itu.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Penajam Paser Utara Hamdam Pongrewa menilai aspirasi warga tersebut perlu dipahami karena banyak yang ingin bertahan di wilayah itu.
“Makanya ketika ada pilihan antara ganti rugi atau tetap berada di tempat sekarang. Sebagian besar masyarakat memilih tetap berada di tempat tinggal sekarang,” katanya.
Hamdan pun menilai sebenarnya masyarakat di Kecamatan Sepaku bisa diajak negosiasi untuk menentukan jalan terbaik, karena banyak hal yang patut diperhitungkan pihak Otorita IKN Nusantara menyangkut nasib warga tersebut.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)