Polda Metro Jaya menyebut tidak ada peserta aksi yang ditangkap saat demo ‘Darurat Indonesia’ yang menolak revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024).
“Tidak ada (yang diamankan). Tidak ada,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan.
Meski demikian, Ade Ary menyampaikan pihaknya masih akan mencari informasi lebih lanjut perihal kabar penangkapan terhadap pedemo.
“Kami pastikan lagi, kami belum dapat informasi tersebut,” ucap dia.
Ade Ary juga mengeklaim situasi aksi demo sepanjang Kamis ini berlangsung aman terkendali. Menurut dia, potensi kerusuhan bisa diatasi.
“Sampai dengan saat ini situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya aman terkendali. Kami menghaturkan terima kasih dan juga tentunya meminta maaf apabila ada masyarakat yang sedikit terganggu dengan pelaksanaan pelayanan pengamanan unjuk rasa berjalan dengan tertib,” ujar dia.
“Dinamika proses pengamanan itu berjalan lancar, potensi-potensi gangguan ketertiban, gangguan keamanan itu dapat dilakukan komunikasi dengan baik oleh Polda Metro Jaya dengan stakeholder yang mendukung pelaksanaan pengamanan ini,” lanjut Ade Ary.
Sementara itu, Politikus PDIP Adian Napitupulu diketahui mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis malam
Menurut Adian, kedatangannya itu untuk menanyakan hal terkait jumlah massa yang ditangkap dalam aksi demo hari ini. Ia mengeklaim ada puluhan orang diamankan.
“Yang di DPR tadi ditahan itu sekitar 50-an orang, kemudian di sini kita belum tahu. Kita mau cek datanya dulu sekaligus mau cek kondisi mereka,” kata dia kepada wartawan di Polda Metro Jaya.
“Kita harus memastikan hukum dalam konteks dia diaplikasikan juga harus sesuai dengan prosedur tidak boleh ada kekerasan, proses tanya jawabnya,” imbuh dia.
Adian pun meminta kepolisian untuk memulangkan para pedemo jika tidak ditemukan unsur pidana.
“Iya dong (harus dilepaskan), karena kan prinsipnya kita sama-sama mencintai Indonesia, cuma dengan cara yang berbeda. Cara mereka mencintai Indonesia yaitu dengan melakukan protes terhadap apa yang mereka yakini tidak adil,” ujar mantan aktivis 1998 itu.