Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mewanti-wanti agar penggunaan anggaran program pengentasan kemiskinan jangan habis untuk studi banding maupun rapat. Hal ini merespons polemik mengenai dana pengentasan kemiskinan Rp500 triliun yang diharapkan dapat menghasilkan dampak penurunan kemiskinan yang lebih signifikan.
“Imbauan Menteri PAN-RB terlalu besar (dana pengentasan kemiskinan) kepada anggaran yang sifatnya itu biaya perjalanan, biaya studi banding, sehingga menyedot (anggaran pengentasan kemiskinan) saya kira wajar. Kita memang itu jangan sampai itu terlalu ke sini (anggaran perjalanan dinas), tapi justru tepat sasaran,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Sabtu (4/2/2023).
Ma’ruf menjelaskan, penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui perlindungan sosial dan pemberdayaan. Keduanya memiliki tujuan krusial. Anggaran untuk kedua aspek itu tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.
“Perlindungan sosial supaya jangan sampai lebih turun lebih jauh, mereka bisa survive. Kedua adalah pemberdayaannya supaya mereka bisa tidak lagi miskin. Dua hal itu memang besar dan tersebar di dalam berbagai kementerian lembaga,” kata Ma’ruf menegaskan.
Selanjutnya, ujar Ma’ruf, anggaran pengentasan kemiskinan juga meliputi koordinasi program dan konvergensi anggaran.
“Anggaran ini kan jangan sampai masing-masing menjalankan sendiri-sendiri tapi ada konvergensi sehingga anggaran itu efektif,” ucapnya.
Terlebih, pemerintah menargetkan ntuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem pada 2024 hingga mencapai nol persen.
Oleh karena itu, Ma’ruf pun mendorong implementasi penggunaan anggaran harus dibenahi
“Karena anggarannya sudah cukup besar maka kinerja yang (harus) lebih efektif, ini mungkin yang harus dibenahi,” tambah Wapres.
Wapres Ma’ruf Amin selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengungkapkan, pemerintah tetap berkeinginan dengan berbagai cara melakukan langkah efektif dan terobosan. Termasuk, membuat sasaran prioritas lantaran tingkat kemiskinan masih tinggi.
“Ini kan kita sudah ada 12 provinsi yang menjadi sasaran karena kita masih tetap inginkan supaya 2024 itu (kemiskinan ekstrem) nol persen. Artinya kita masih tetap berkeinginan. Bahwa ada pandemi itu memang terhambat, sehingga memang lebih berat tapi masih sisa waktu ini akan kita genjot terus,” tutur Ma’ruf.
Sepeti dilansir Antara, data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen. Hal ini meningkat 0,03 persen poin dibanding Maret 2022 dan menurun 0,14 persen poin dibanding September 2021.
Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang. Jumlah ini meningkat 0,20 juta orang dibanding Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang dibanding September 2021.
Garis kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp535.547,00/kapita/bulan. Dengan perhitungan pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga maka garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah Rp2.324.274,00/rumah tangga miskin/bulan.
Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Tanah Air dapat mencapai nol persen pada tahun 2024 mendatang. Pada tahun 2023-2024 pemerintah memfokuskan pengentasan kemiskinan pada 514 kabupaten/kota prioritas dan tingkat kemiskinan ekstremnya pada 2,3 hingga 3 persen.
Sebelumnya, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Ana menyebut anggaran pengentasan kemiskinan Rp500 triliun banyak habis untuk rapat dan studi banding di hotel.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)