Senin, 11 November 2024 – 23:21 WIB
Wamendagri Bima Arya Sugiarto (Foto: TV Parlemen)
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat menjawab pertanyaan dari Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera di dalam rapat mengenai politik uang, menyampaikan tentu persoalan ini menjadi sebuah keresahan bersama.
“Politik uang ini memang kompleks dari hulu ke hilir, di ujungnya itu adalah low enforcement, ada kewenangan Bawaslu juga disitu, ditengah-tengahnya adalah edukasi politik, tetapi di hulu ini adalah sistem politik dan design dari yang kita miliki bersama,” ucap Bima di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024).
Ia pun memaparkan hal-hal yang menyebabkan suburnya politik uang, berdasarkan sebuah riset dari Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi terkait hal ini.
Advertisement
“Pertama adalah sistem pasar, jadi kalau semakin banyak kandidat, makin banyak penawaran, makin banyak pula permintaan. Kedua adalah ketidakpastian tinggi, calonnya banyak maka diperkecil ketidakpastian itu melalui uang. Ketiga adalah persoalan kedekatan antara jadwal pilkada dan pileg. Jadi ada luberan dari pileg menuju pilkada,” tuturnya.
Sehingga ia menilai perlu ada evaluasi bersama, terkait sistem pemilu dan pilkada serentak ini dapat menjadi momentum mendasar, untuk perubahan sistem ini.
“Banyak kajian apa yang menyebabkan sistem politik ini penuh dengan politik uang, salah satunya adalah karena sistem keserentakan yang ada, kemudian sistem pemilihan, sistem menentukan calon ini menentukan itu,” ungkap Bima.
“Kemendagri telah mendapatkan arahan dari bapak presiden, untuk melakukan kajian terhadap semua ini. Mari kita kaji apakah keserentakan ini masih relevan, apakah tidak lantas kita pisahkan pemilu lokal dengan nasional, atau legislatif dan eksekutif saya kira tahun ini adalah tahun yang tepat pasca pilkada serentak ini sehingga tidak diujung nanti kita merumuskan sistem yang baru,” lanjutnya.
Tak hanya itu, dirinya menyatakan jelang Pilkada serentak 27 November nanti, maka Kemendagri akan memaksimalkan koordinasi dan sinergi yang ada, di antara penyelenggara pemilu untuk meminimalisir terjadinya politik uang.