News

Polri Anggap Terorisme Masih Ancam Pemilu 2024 

polri-anggap-terorisme-masih-ancam-pemilu-2024 

Selasa, 27 Des 2022 – 16:11 WIB

Direktur Politik Baintelkam Polri, Brigjen Pol. Yuda Agustiawan

Direktur Politik Baintelkam Polri, Brigjen Pol. Yuda Agustiawan dalam Webinar Sosialisasi Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan secara virtual, di Jakarta, Selasa (27/12/2022). (Foto: Tangkapan layar)

Badan Intelijen Keamanan Polri atau Baintelkam Polri memperkirakan sejumlah isu strategis dari sisi keamanan masih menghantui jalannya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) hingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Salah satu ancaman keamanan yang dinilai serius adalah tindak terorisme.

Menurut Direktur Politik Baintelkam Polri Brigjen Pol. Yuda Agustiawan, ancaman terorisme pada pesta politik 2024 tergolong nyata.  “Isu terorisme masih muncul, yang terakhir kemarin terorisme di Bandung di Polsek Astana Anyar ada suicide box dan hasil data kawan-kawan densus masih ada potensi ancaman terorisme,” kata Yuda dalam Webinar Sosialisasi Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan secara virtual, di Jakarta, Selasa (27/12/2022).

Polri menilai, kelompok-kelompok terorisme dalam temuan mereka masih memegang prinsip penolakan terhadap sistem demokrasi, sehingga hal ini menjadi gangguan keamanan serius bagi Polri dan menjadi aspek pada Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP).

“Beberapa kelompok teror masih punya ideologi yang menyatakan bahwa politik maupun demokrasi adalah haram bagi mereka, itu otomasi akan menjadi ancaman ke depan saat penyelenggaraan pemilu,” ungkap Yuda.

Selain terorisme, Yuda juga menjabarkan sejumlah dimensi yang ia sebut sebagai isu aktual seputar pemilu dan pilkada. “Yang juga menjadi fokus kami dari awal sampai akhir nanti masalah politik identitas itu jelas menjadi concern kita bersama,” ujar Yuda.

Efek domino dari poltik identitas itu, lanjut Yuda, bakal menimbulkan sejumlah potensi gangguan keamanan baik menjelang pemilu, pada saat pelaksanan pemilu maupun pasca-pemilu hingga pelantikan.

Di samping itu ada juga isu-isu lain, seperti resesi ekonomi, PHK dan pengangguran, penolakan Omnibuslaw, pandemi COVID-19, bencana alam, hingga isu Papua.

“Otomatis akan banyak partai-partai yang punya kepentingan, menggoreng isu-isu ini untuk menarik simpatisan maupun beberapa kadernya, sehingga mereka akan berdampak pada beberapa hal yang menimbulkan gejolak keamanan ke depan,” terang Yuda.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button