Anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira kecewa dengan berbagai masalah yang timbul pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh-Sumatera Utara (Sumut).
“Kami kecewa dengan penyelenggaraan PON kali ini. Banyaknya masalah di PON Aceh-Sumut merupakan sebuah kegagalan manajemen, karena kurang maksimalnya persiapan dan pelaksanaan,” tegas Andreas kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Terkait insiden pemukulan terhadap wasit saat pertandingan Aceh Vs Sulawesi Tengah (Sulteng), menurutnya hal ini telah mencoreng dunia olahraga yang semestinya menjunjung sportivitas. Di sisi lain, dugaan sikap wasit yang berpihak ke salah satu tim juga patut diinvestigasi.
“Kejadian ini sangat memalukan sekaligus menggambarkan perlunya reformasi dalam pemilihan wasit. Kita berharap keputusan penggantian wasit bisa membuat pertandingan menjadi lebih fair,” ungkapnya.
“Penegakan disiplin yang adil dan konsisten tidak hanya akan menindak pelanggaran wasit, tetapi juga memberikan sinyal jelas bahwa kekerasan tidak boleh ditoleransi,” sambung politisi PDIP tersebut.
Oleh karena itu, ia meminta Kemenpora dan lembaga yang menaungi tiap-tiap cabang olahraga (cabor), dapat memberi pendidikan dan pelatihan seputar etika olahraga, pengelolaan stres, dan penyelesaian konflik.
“Program pelatihan yang baik akan membantu peserta kompetisi dalam menghadapi situasi stres dan konflik, dengan cara yang konstruktif dan sportif. Kesejahteraan dan keselamatan semua pihak yang terlibat dalam olahraga harus menjadi prioritas utama,” tuturnya.
Selain itu, Andreas juga menyoroti dari segi konsumsi yang dinilai publik tak layak, menunjukkan sikap pemerintah yang seolah tidak memperdulikan masalah logistik, bagi atlet dan peserta PON.
Belum lagi, banyak akses menuju venue bahkan venue beberapa cabor dianggap tak layak hingga roboh. PON, kata dia, merupakan salah satu agenda olahraga terbesar yang dalam penyelenggaraannya, seharusnya dapat dipersiapkan dengan matang.
“Kesiapan seperti akses jalan ke venue, konsumsi hingga venue itu kan hal yang mendasar. Bagaimana mungkin bisa luput dari pantauan saat persiapan. Apalagi PON ini kan event reguler yang selalu dilaksanakan empat tahun sekali,” imbuh dia.
“Insiden-insiden seperti ini justru menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi pemerintah dan penyelenggara lokal masih lemah, serta kurangnya fokus pada standar infrastruktur yang layak,” lanjutnya.
Sehingga dirinya meminta agar ada evaluasi besar-besaran.”Harus ada evaluasi besar-besaran, bukan hanya untuk infrastruktur besarnya saja, tapi hal-hal mendasar sekecil apapun harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ke depan, kita tidak ingin ada masalah-masalah lagi dalam penyelenggaraan PON,” pungkasnya.