Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengatakan rumah jabatan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel) kondisinya sudah tidak layak huni. Hal ini disebabkan banyak rumah jabatan anggota yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang.
“Ada dua sampai tiga lokasi perumahan anggota DPR yang sudah dikosongkan dan kondisinya rata-rata semacam itu (kurang layak),” ujar Indra saat melakukan pengecekan kondisi rumah jabatan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024).
Menurutnya, kondisi rumah jabatan anggota yang tak layak ini sudah dapat terlihat dari bagian depan khususnya atap.
“Problem yang tadi teman-teman semua lihat berkaitan dengan bocoran akibat atap. Kemudian juga banyak rembesan, kerusakan akibat plumbing pemipaan yang sudah cukup tua, memang bangunan di sini dibangun tahun 80-an,” kata Indra.
Berdasarkan pantauan inilah.com di lokasi pada rumah bernomor A3-30 yang dikunjungi, terlihat beberapa bagian rumah yang sudah mulai kusam. Bahkan ketika masuk ke dalam rumah, kondisi rumah belum begitu parah.
Rumah pertama pada lantai satu terdapat satu kamar tidur dengan kamar mandi terpisah. Kemudian terdapat pula ruang kerja dengan ukuran sedang dan dapur, serta garasi. Setelah itu beranjak ke lantai dua, terdapat tiga kamar tidur dengan dua kamar mandi terpisah.
Indra menyatakan setiap keluhan yang didapati para anggota dewan, dilaporkan melalui aplikasi Perawatan Rumah Jabatan Anggota Kalibata (Perjaka).
“Nah dalam perjaka ini, setiap hari keluhannya rata-rata sekitar antara 10-15 keluhan dalam catatan kami. Tapi pada saat musim hujan keluhannya itu cukup banyak, banyak sekali akibat khususnya bocoran (di atap),” kata dia.
“Hal lain lagi tambahan mungkin ini juga yang sulit diselesaikan, yaitu masalah banyaknya tikus dan yang paling parah adalah berkaitan dengan rayap. Rayap itu masif karena dulu kawasan ini memang kawasan tempat tumbuhnya pohon-pohon karet,” sambungnya.
Bahkan, lanjut Indra, pihaknya setiap satu tahun rutin menyuntikkan obat anti rayap. Namun keluhan-keluhan tersebut masih terus disampaikan kepada pimpinan DPR lewat rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi.
“Sehingga di tanggal 24 kemarin diputuskan dan disepakati untuk kedepannya akan diberikan dalam bentuk tunjangan. Nah tunjangan ini tentu adalah bagian dari bagaimana cara kami memberikan layanan kepada dewan,” tegas Indra.
Oleh karena itu, guna mengganti fasilitas rumah jabat, maka anggota dewan akan mendapatkan tunjangan berupa uang tunai.
“Tentu kami saat ini sedang mempersiapkan dokumen-dokumen dan tahapan-tahapan kedepan, bersama dengan Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara untuk menyelesaikan proses pengembalian aset negara ini kepada negara,” tandasnya.