Kepala Divisi Lingkungan dan Manajemen Bencana Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah, Hening Parlan menanggapi soal wacana PP Muhammadiyah yang bakal menerima izin usaha pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan.
Hal itu ia sampaikan dalam diskusi bertajuk ‘Menimbang Posisi Muhammadiyah dalam Wacana Izin Tambang Ormas’ di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024).
“Mari berharap semoga masih ada keajaiban bahwa besok atau lusa itu para pimpinan tidak menerima tambang untuk Muhammadiyah,” ujar Hening.
Ia juga berharap agar pemerintah bisa mendukung sekaligus mendorong tujuh kampus tambang yang dimiliki Muhammadiyah untuk lebih profesional dan diberi kesempatan bekerja sama dengan pihak tambang.
“Sehingga, kalau nanti kita akan terima pada suatu hari entah kapan misalnya, benar-benar Muhammadiyah sudah punya ilmunya,” ucapnya.
Ia mengajak semua pihak untuk lebih peka terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan dari usaha tambang.
“Saya tahu persis di Kalimantan Timur, ada di Sumatra Selatan, ada Kalimantan Selatan, ada Papua. Dari semua itu tidak mudah teman-teman untuk melakukan kegiatan yang mengembalikan kepada fungsi semula terhadap alam,” ujar Hening.
Diketahui, Sekretaris Umum (Sekum) Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan terkait kepastian keputusan PP Muhammadiyah, apakah menerima atau konsisten menolak IUP bakal diputus akhir pekan ini.
“Kedua, PP Muhammadiyah telah membahas penawaran tersebut dalam pleno 13 Juli. Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP Muhammadiyah, akan disampaikan secara resmi setelah konsolidasi nasional yang Insya Allah, dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Yogyakarta,” kata Mu’ti dikutip dari Instagram pribadinya @abe_mukti, Jakarta, Kamis (25/7/2024).