Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menanggapi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Abdul Mu’ti menilai lembaga antirasuah itu memang berhak untuk memanggil semua pihak yang diduga terlibat tindak pidana korupsi, namun pemanggilan Anies ini terkesan politis.
“Pemanggilan Anies oleh KPK dalam kasus Formula E terkesan sangat politis,” kata Abdul Mu’ti kepada Inilah.com, Rabu (7/9/2022).
Dia juga meminta KPK agar lebih fokus menangani kasus dugaan korupsi yang lebih jelas dan di depan mata.
“Misalnya, soal penyimpangan anggaran di kementerian tertentu yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah,” tegasnya.
Abdul Mu’ti juga mengapresiasi langkah koorperatif yang ditunjukan Anies Baswedan dalam memenuhi panggilan KPK.
“Ini bisa menjadi pembelajaran yang baik di tengah banyaknya kasus di mana seseorang mangkir, tidak memenuhi panggilan KPK,” tutur Abdul Mu’ti.
Diketahui, KPK memanggil Anies terkait laporan dugaan korupsi di penyelenggaraan Formula E Jakarta.
Anies memenuhi panghilan itu dan tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.26 WIB dengan mengenakan pakaian dinas putih dan membawa sejumlah dokumen.
Sebagai informasi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia pada Senin (20/6/2022), menyebutkan penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E Jakarta layak untuk dilaksanakan.
Hal tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemda DKI Jakarta Tahun 2021 yang ditandatangani Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta Dede Sukarjo.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)