Masyarakat merasa terganggu dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai cawe-cawe alias terlalu mencampuri Pemilu 2024. Belakangan, mantan Wali Kota Solo itu sempat memanggil sejumlah ketua umum partai politik ke Istana untuk urusan pilpres, pada 2 Mei 2023.
Peneliti atau Data Analyst Continuum Indef, Maisie Sagita menyatakan, tindakan Jokowi tersebut menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat sehingga publik terbagi ke dalam dua kelompok, pro dan kontra.
Hal ini ia dapatkan dari hasil penelitian soal analisis respons masyarakat pendekatan big data politik terkait ‘cawe-cawe’ Jokowi, dari media sosial. Hasilnya, sebanyak 15.598 pembicaraan di jagat Twitter yang mengeluhkan tindakan Jokowi.
“Jadi dari sekitar 16 ribuan perbincangkan tersebut, 92 persen mengatakan hal itu merupakan sesuatu yang tidak wajar,” jelas Maisie dalam diskusi daring di Jakarta, pada Minggu (14/5/2023).
Sedangkan, lanjut Maisie, delapan persen sisanya menganggap pemanggilan para ketua umum partai politik tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Mereka memandang Jokowi melakukan ‘cawe-cawe’ untuk memberikan arahan bagi siapapun yang ingin maju dalam Pilpres 2024.
“Menurut mereka, seharusnya presiden itu juga ikut memberikan arahan jangan sampai orang-orang yang maju capres ini justru orang orang yang akan menjerumuskan dan merusak Indonesia,” terang Maisie.
Sementara itu, Direktur Pusat Studi dan Demokrasi LP3ES Wijayanto, mengatakan, selama masih menjabat, presiden bertugas sebagai pengayom bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Pemilu harus berlangsung secara demokrasi.
“Dalam negara demokrasi yang sehat presiden yang berpihak dalam pemilu, terang-terangan dari hari ke hari kita disuguhkan oleh tontonan itu, nah di negara demokrasi yang sehat seharusnya DPR sudah bertanya kepada presiden, kenapa presiden bukan lagi kepala negara tapi timses dari partai tertentu,” kata Wijayanto.
DPR saat ini kata Wijayanto, merupakan DPR yang paling sunyi sepanjang sejarah reformasi, karena tidak pernah bertanya atau mengkritik presiden. Netralitas presiden menurutnya juga sangat penting.
Diketahui, Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan para ketua umum (ketum) partai politik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2023) malam. Sejumlah pimpinan parpol yang hadir adalah Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP Muhammad Mardiono, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)