Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PPP Illiza Sa’aduddin Djamal meminta kepada pemerintahan mendatang harus memiliki solusi untuk mengatasi persoalan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Saya inginkan tidak ada lagi persoalan pendidikan yang menjadi kendala, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Pasalnya, sistem zonasi yang sudah berjalan tujuh tahun ini, belum memberikan dampak yang sangat baik terhadap penerimaan siswa baru,” tegas Illiza dalam keterangan yang diterima di Jakarta, dikutip Senin (15/7/2024).
Dia menegaskan seharusnya pemerintah bisa memberikan rasa keadilan kepada seluruh warga untuk bisa mendapatkan pendidikan. Sehingga tidak ada lagi kesenjangan dalam dunia pendidikan.
“Seharusnya wajib belajar 12 tahun sesuai program pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dijalankan konsisten,” ucap dia.
Menurutnya, saat ini masih banyak permasalahan yang terjadi di lapangan terkait PPBD. Padahal pemerintah sudah membuat aturan zonasi untuk pemerataan pendidikan kepada masyarakat berdasarkan jarak rumah ke sekolah.
“Masih ada persoalan terutama bagi masyarakat kurang mampu yang tidak bisa sekolah di negeri,” ujar Illiza.
“Terlebih lagi yang memanfaatkan jual beli, sogok-menyogok kursi untuk siswa-siswi baru. Ini menjadi masalah yang menjadi perhatian yang perlu dievaluasi secara tegas, harus diberikan sanksi yang berat,” sambungnya.
Oleh karena itu, politikus PPP tersebut berharap Kemendikbudristek kedepannya dapat membuat aturan yang jelas, dan sanksi tegas bagi oknum penyalahgunaan PPDB.
“Mudah-mudahan ke depan Kemendikbud membuat aturan yang jelas dan sanksi tegas,” tandasnya.