PR Besar Calon Panglima TNI, dari Kebutuhan Organisasi hingga Penyelesain Konflik Papua

Pengamat militer Susaningtyas Kertopati menyoroti kemampuan calon Panglima TNI dalam memenuhi kebutuhan organisasi dan diplomasi militer yang ditampilkan. Mengenai kepentingan organisasi, seorang Panglima TNI dinilai harus memahami perihal perawatan dan pengadaan alutsista serta pengembangan perwira.

“Jadi, memang harus ada peremajaan di alutsistanya sendiri karena kita juga harus lihat bahwa radar kita juga banyak yang tua lalu kemudian kapal tempur kita juga banyak yang harus diremajakan,” kata perempuan yang akrab disapa Nuning itu dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (27/11/2022).

Kemudian, dia juga berharap Panglima TNI yang baru nantinya bisa lebih memperhatikan kesejahteraan dan pendidikan perwiranya. “Perwira itu kalau tidak memiliki pendidikan dan kesejahteraan yang baik, maka dia akan asal-asalan,” ujar Nuning.

Lebih lanjut, dia juga menegaskan kemampuan seorang Panglima TNI dalam melakukan diplomasi militer akan menciptakan wibawa yang baik di mata militer internasional. “Diplomasi militer itu sangat penting apalagi di dalam perkembangan yang ada sekarang ini dunia siber semakin berkembang,” tegas Nuning yang juga menjabat Ketua Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Siber DPP Partai Perindo.

Sedangkan, Ketua Badan Pengurus Centra Initiative dan Peneliti Senior Imparsial Al Araf menilai, penyelesaian konflik di Papua harus menjadi prioritas Panglima TNI yang baru nanti karena dinamika konflik di Papua saat ini cukup tinggi, sehingga mengakibatkan kekerasan dan pelanggaran HAM.

“Komitmen politik Panglima TNI nanti penting untuk mengurangi pendekatan keamanan di Papua agar tidak lagi represif,” kata Araf dalam diskusi tersebut.

Menurut dia, sudah terlalu lama konflik Papua berada dalam situasi yang tidak menentu, sehingga menimbulkan kekerasan dan pelanggaran HAM.

Araf juga menilai situasi itu muncul sebagai implikasi pendekatan keamanan dan operasi represif yang kerap berlaku di Papua.

“Panglima TNI yang baru harus memiliki komitmen untuk mengubah pola pendekatan keamanan Papua dari represif menjadi lebih persuasif,” ujar Araf menambahkan.

Lebih lanjut, Panglima TNI nantinya juga dianggap perlu mendukung agenda-agenda pemerintahan sipil dalam penyelesaian konflik Papua dengan cara dialog yang damai maupun pembangunan ekonomi.

Sebagaimana diketahui, Panglima TNI Jenderal Andika akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022. Baru-baru ini, spekulasi bahwa KSAL Laksamana Yudo Margono akan menjabat Panglima TNI menguat setelah dia bertemu dengan dengan Mensesneg Pratikno di Kantor Setneg belum lama ini. Penunjukan Yudo juga diyakini tidak menimbulkan gejolak internal TNI karena hubungannya yang harmonis dengan Jenderal Andika Perkasa.