Pakar senior di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad merespons soal rencana presiden terpilih Prabowo Subianto yang bakal membangun 3 juta rumah bagi masyarakat miskin dan pembentukan Kementerian Perumahan.
Menurutnya, pembangunan 3 juta rumah tersebut pasarnya tidak sesuai untuk mengatasi backlog 9 juta. Sebagai informasi, backlog merupakan kondisi belum terpenuhinya jumlah unit perumahan yang dibutuhkan pada suatu kawasan atau wilayah tertentu.
“Ada rumah subsidi begitu ya. Karena kan kalau rumah subsidi mungkin saja ada yang tidak terjangkau masyarakat bawah,” ujar Tauhid kepada Inilah.com, Jakarta, Jumat (17/5/2024).
Tauhid mengatakan, lebih parah lagi jika pembangunan rumah tersebut dibangun di pinggiran perkotaan maka tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kalau rumah subsidi dibangun di pinggiran, maka market kebutuhannya tidak dapat karena kebutuhannya justru di perkotaan yang dekat tempat mencari nafkah, sementara rumah subsidi berada di daerah pinggiran,” kata dia.
Menurutnya, rencana pembangunan 3 juta rumah dan pembentukan kementerian khusus perlu dievaluasi lagi. Meski begitu, dia memuji niat baik Prabowo yang ingin membangun 3 juta rumah bagi masyarakat.
“Target 3 juta rumah itu sangat besar. Kalau terjadi itu sangat bagus sekali dan itu harus dikejar oleh Pak Prabowo, pasti masyarakat akan menginginkan itu,” tutur dia.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo yang akrab disapa Tiko membocorkan rencana Prabowo menambah kementerian baru, salah satunya adalah Kementerian Perumahan.
Bocoran dari Wamen Tiko ini, masuk akal. Karena Prabowo menjanjikan pembangunan 3 juta rumah layak huni khusus masyarakar kelas bawah. Nantinya rumah tersebut akan fokus dibangun di tiga kelompok masyarakat yaitu di desa, pesisir dan kota.
“Kita akan bangun sebanyak 3 juta rumah untuk yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir dan 1 juta di perkotaan ,” kata Prabowo dalam debat kelima di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024).