Pakar Kebijakan Publik dari UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai pelarangan pengecer menjual LPG 3 kilogram adalah kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang telah menimbulkan gejolak besar di tengah masyarakat. Rakyat kecil yang sudah hidup dalam keterbatasan harus menghadapi tambahan kesulitan hanya untuk mendapatkan LPG yang selama ini menjadi kebutuhan pokok mereka.
Achmad menegaskan, tanpa mempertimbangkan realitas di lapangan, kebijakan ini hanya memperpanjang rantai distribusi dan menambah kesulitan bagi masyarakat kelas bawah. “Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun tangan untuk mengatasi masalah ini. Dengan cepat, ia membatalkan kebijakan yang justru menyulitkan rakyat,” ujarnya kepada Inilah.com di Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Ia menekankan, kebijakan Menteri Bahlil yang sangat tidak berpihak pada rakyat ini muncul di tengah pemerintahan yang seharusnya berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan ada menteri-menteri di kabinet yang tidak memahami visi dan misi presiden.
Menurut Achmad, bukan pertama kalinya Presiden Prabowo harus turun tangan untuk mengoreksi kebijakan yang justru menimbulkan gejolak di masyarakat.
Sebelum kasus LPG 3 kg ini, Prabowo juga harus meredam kontroversi terkait kebijakan pagar laut dan rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen.
“Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar, yaitu mengapa justru presiden yang harus menjadi pemadam kebakaran atas kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat?” kata Achmad menegaskan.
Menteri-menteri di kabinet, lanjut dia, seharusnya memahami bahwa mereka adalah pembantu presiden, bukan sebaliknya.
“Tugas mereka adalah menjalankan visi dan misi presiden dengan baik serta menjaga kredibilitas dan wibawa kepala negara,” jelasnya.
Namun yang terjadi justru sebaliknya, tambah Achmad, kebijakan yang lahir dari kementerian seolah tidak mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat kecil.
“Jika ini terus berulang, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terkikis,” ujarnya menekankan.