Anggota Komisi I DPR Christina Aryani mengungkapkan rasa dukanya yang mendalam atas gugurnya satu orang prajurit TNI Pratu Miftahul Arifin di pos penjagaan TNI penyelamat pilot Susi Air di Papua. Ia juga berharap prajurit lain yang masih dalam pelarian dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat.
Christina dalam keterangan resminya, Senin (17/4/2023), menekankan peristiwa ini dapat menjadi momentum evaluasi secara menyeluruh terkait kebijakan keamanan di Papua. Untuk itu, perlu ada kebijakan jelas dari pemerintah pusat karena faktanya eskalasi gangguan keamanan di Papua tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara-cara biasa seperti yang dilakukan selama ini.
“Pertanyaannya apakah kebijakan itu sudah dirumuskan pemerintah? Atau mungkin ada tapi bersifat parsial dalam skala kecil untuk merespon kasus demi kasus saja?” ujarnya.
Menurut dia, peta besar solusi gangguan keamanan di Papua harus segera dirumuskan. Sebab, beberapa kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Papua dan berfokus pada pendekatan pembangunan ekonomi, akan tetapi kurang memberi penekanan pada aspek gangguan keamanan.
“Kami tidak ingin ada prajurit lagi yang gugur dan jangan lagi jatuh lebih banyak korban warga sipil,” tambah dia.
Selain itu, sambung Christina, kebijakan ini sangat penting dirumuskan karena selama ini TNI digerakkan di Papua untuk mendukung operasi penegakan hukum oleh Polri. Hal ini mengingat pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah menyebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai kelompok teroris sejak 29 April 2021.
Sehingga, sudah waktunya peraturan presiden (perpres) pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme diundangkan agar jelas peran seperti apa yang bisa dilakukan TNI. Christina juga melihat prajurit sering mengalami dilema ketika dikaitkan dengan HAM.
Padahal situasi di Papua saat ini bisa disebut dalam kondisi tidak menentu. Adapun personel TNI hingga Polri menjadi korban bahkan warga sipil juga ikut menjadi korban.
“Kami sungguh berharap agar segera ditemukan solusi yang baik untuk tetap mewujudkan Papua sebagai tanah damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutur Christina.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)