Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan akan menjadikan Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional. Mimpi baik ini dirasa sulit terwujud, sanitasi warga belum dibenahi.
Ketua Komisi D DPRD Jakarta, Yuke Yurike menyoroti belum maksimalnya pembangunan septic tank komunal di permukiman warga.
“Jadi menuju kota global seharusnya sudah tidak ada lagi yang tidak punya MCK (Mandi Cuci Kakus). Selain itu sanitasi harus bagus, terus tidak buang air sembarangan,” ujar Yuke dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (11/5/2025).
Dia menegaskan, fasilitas ini sangat dibutuhkan di kawasan padat penduduk agar menjadikan kawasan tersebut bersih dan sehat.
Yuke menekankan, efek dari tidak adanya sanitasi yang baik akan berdampak pada kesehatan dan lingkungan. Sehingga diperlukan langkah pasti untuk mempercepat fasilitas tersebut.
Dia mendorong agar pembangunan septic tank komunal ini dapat diprioritaskan. “Nah, mungkin nanti untuk finalisasi tahun 2026 RKPD dan perubahan itu akan menjadi satu hal konsen utama Komisi D,” tambah Yuke.
Yuke juga meminta dilakukan pendataan kondisi warga yang masih melakukan aktivitas buang air besar sembarangan (BABS), di sungai.
“Nah, ini sangat penting menjadi konsen untuk kita sampaikan gimana caranya. Berarti peran RT RW, lurah dan camat itu penting banget karena mereka yang tau kondisi warganya,” kata Yuke.
Di saat warganya masih buang hajat ke kali, Pramono malah mau buang-buang duit memindahkan Patung Mohammad Husni Thamrin ke museum kemudian membangun lagi yang baru. Akan dibuat dan diletakkan di Jalan Sudirman. Pembiayaannya bakal menggunakan dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB).
“Kita buatkan patung MH Thamrin yang baru, yang sejajar dengan Jalan Jenderal Sudirman sebagai simbol dari Jakarta,” kata Pramono kepada wartawan usai membuka acara Lebaran Betawi di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu (26/4/2025).
Selain itu, Pramono juga berencana menggunakan dana KLB untuk membiayai operasional pembukaan taman 24 jam dan membuka perpustakaan hingga malam hari. Staf Khusus Gubernur Jakarta, Chico Hakim mengatakan, ada 2 perpustakaan umum daerah yang dikelola oleh Pemprov. Menurutnya, Pemprov bisa menggunakan dana dari Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Corporate Social Responsibility (CSR). “Pak Pram dalam waktu 2 bulan menjabat ini sudah bisa ngumpulin Rp600 miliar dari situ (KLB),” kata Chico kepada wartawan, Minggu (4/5/2025).
Asal tahu saja keberadaan dana KLB pernah dikritik oleh mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, Desember 2016 lalu. Kebijakaan yang diinisiasi Gubernur Ahok itu memberikan kompensasi koefisien lantai bangunan (KLB) dengan membayar denda merupakan tindakan koruptif gaya baru.
Bambang bilang, Pemprov Jakarta pada akhirnya menggunakan dana pihak ketiga untuk melakukan pembangunan, melalui pembayaran denda tersebut. Tindakan koruptif sendiri merupakan perbuatan yang mengarah kepada korupsi. “Ini lah tindakan koruptif gaya baru yang belum bisa disentuh hukum,” kata Bambang kala itu.