Proyek kereta cepat berpotensi mangkrak. Pembengkakan biaya proyek pun akan menjadi sengketa: siapa yang mau menanggung? Presiden terpilih 2024 potensial meminta audit menyeluruh atas proyek tersebut.
“Pihak China sulit menanggung biaya yang bengkak lebih dari 30 persen, dari 6,07 miliar dolar AS menjadi 8 miliar dolar AS,” kata Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) di Jakarta, Selasa (2/8/2022).
Apalagi, kata dia, kalau pembengkakan itu tanpa alasan dan perhitungan yang jelas. “Bisa-bisa mereka disangka korupsi, dan terancam hukuman mati,” timpal Anthony.
Untuk itu, pihak China meminta Indonesia yang menanggung seluruh pembengkakan biaya ini sepenuhnya alias 100%. “Tapi Indonesia tidak bisa menanggung 100%, karena ini proyek patungan (joint venture), di mana kepemilikan Indonesia hanya 60%,” ungkap dia.
Menurut dia, menanggung seluruh pembengkakan biaya ini sama saja dengan merugikan keuangan negara. Artinya, ini merupakan tipikor, yakni tindak pidana korupsi.
Siapa yang mau jadi korban? “Karena itu, proyek ini terancam dispute berkepanjangan, dengan kemungkinan deadlock, tidak selesai hingga pemilu dan pilpres 2024,” ucapnya.
Kalau ini terjadi, lanjut Anthony, DPR dan presiden yang akan datang kemungkinan besar akan meninjau ulang proyek ini. “Mereka akan minta audit menyeluruh,” ungkapnya.
Jika ada indikasi penyimpangan, mungkin pemerintahan yang baru bisa minta proyek dibatalkan, seperti yang terjadi di Malaysia. “Pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab: hanya eksekutif, atau eksekutif bersama legislatif?” pungkas dia mempertanyatakan.
Sebelumnya dikabarkan, Pemerintah Malaysia dan Singapura sepakat menghentikan proyek kereta cepat bernilai US$25 miliar atau kisaran Rp352,89 triliun yang diteken pada 2016. Kesepakatan itu dicapai setelah perundingan yang berlarut-larut gagal memecahkan kebuntuan atas tuntutan Malaysia yang ingin ada perubahan blue print pada proyek tersebut.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)