Hari-hari ini, ramai di media sosial (medsos) X tentang biaya sewa rumah atau indekos di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim) yang cukup menguras dompet. Bahkan, lebih mahal ketimbang DKI Jakarta.
Dikutip dari akun X (dulu, Twitter), yakni @kegblgnunfaedh, Jumat (29/12/2023), sewa rumah di IKN minimal harus siapkan anggaran Rp55 juta per tahun.
Yang jaraknya dekat dengan jalan raya dengan ukuran rumah lebih besar dengan fasilitas lebih oke, ada. Tapi maharnya lebih mahal, sekitar Rp80 juta per tahun. Namun ada pilihan yang lebih murah di kisaran Rp45 juta per tahun.
“Kalau enggak kerja di IKN, enggak bakalan tahu kalau biaya hidup di sana lebih mahal ketimbang Jakarta,” tulis akun itu, dikutip Jumat (19/12/2023).
Anggaran sebesar itu, cukup untuk sewa rumah di Jakarta Selatan (Jaksel) yang dikenal sebagai kawasan lebih mahal ketimbang wilayah lain di Jakarta. Misalnya di daerah Jagakarsa, Jaksel, anggaran Rp40 juta-Rp55 juta, bisa tinggal di kluster nyaman nan asri, selama setahun.
Lalu berapa untuk biaya indekos atau kos-kosan di IKN Nusantara? Masih mahal juga sih. Menurut @kegblgnunfaedh, rata-rata Rp5 juta per bulan.
Memang ada kos-kosan yang lebih hemat yakni Rp3,5 juta atau Rp2,5 juta per bulan. Namun, fasilitasnya seadanya. Bangunannya sederhana, beratap asbes tanpa plafon, dengan wc jongkok.
Kalau anggaran tak cukup, bisa jadi ini pilihan terakhir. Cukup dengan Rp1 juta sebulan. Tapi, jangan kaget bentuknya adalah rumah gubuk kayu yang dindingnya agak rusak. Biaya sewa itu belum termasuk air dan listrik.
Sementara akun @prabupranata91 mencuitkan rumah kontrakan yang terdiri dari 3 kamar tidur, dapur, 1 kamar mandi, ruang tamu, ruang keluarga dan garasi. Lokasinya di Sepaku, jaraknya 8-9 kilometer dari IKN Nusantara. Mau tahu harganya? Jangan kaget, Rp90 juta-Rp120 juta untuk setahun.
Nah, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin pindah ke IKN Nusantara, tak perlu khawatir. Karena pemerintah sudah menyiapkan rumah susun (rusun) atau rumah dinas.
Tapi tidak gratis, alias tetap bayar. “Masuk rumah dinas bukan gratis. Rumah dinas kan ada mekanismenya. Seperti sewa tapi murah,” kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR), Iwan Suprijanto.
Biaya sewanya, kata Iwan, ditentukan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Sedangkan, Kementerian PUPR hanya bertugas membangun. Namun, dijamin tarif sewanya tidak mahal.
“Itu berlaku sebagai rumah negara. Saya tinggal di rumah negara tetap ada bayar negara, walaupun cuma Rp 100 ribu tapi ada biaya sewa yang ditetapkan negara. Enggak besar,” kata Iwan.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)