Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Selasa (3/12/2024) mengumumkan darurat militer dalam pidato larut malam yang disiarkan langsung di televisi YTN. Keputusan ini mendapat kritik tajam dari oposisi dan menganggapnya inkonstitusional.
Yoon mengatakan dia tidak punya pilihan selain melakukan tindakan tersebut demi menjaga ketertiban yang bebas dan konstitusional, dan mengatakan partai-partai oposisi telah menyandera proses parlementer dan membawa negara ke dalam krisis.
“Saya menyatakan darurat militer untuk melindungi Republik Korea merdeka dari ancaman pasukan komunis Korea Utara, untuk membasmi kekuatan anti-negara pro-Korea Utara yang tercela dan merampok kebebasan dan kebahagiaan rakyat kita, serta untuk melindungi tatanan konstitusional yang bebas,” kata Yoon, mengutip Channel News Asia (CNA).
Ia tidak mengatakan dalam pidatonya tindakan spesifik apa yang akan diambil. Yoon menuduh oposisi melakukan kegiatan anti-negara dan mengatakan administrasi pemerintahan telah lumpuh karena perilaku partai oposisi.
Yoon mengutip usulan dari Partai Demokrat yang beroposisi di negara itu dengan memiliki suara mayoritas di parlemen, minggu ini untuk memakzulkan beberapa jaksa tinggi negara dan penolakannya terhadap usulan anggaran pemerintah.
Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif pimpinan Yoon telah terjebak dalam kebuntuan dengan Partai Demokrat mengenai RUU anggaran tahun depan. Ia juga telah menolak seruan untuk penyelidikan independen terhadap skandal melibatkan istrinya dan pejabat tinggi, yang menuai teguran keras dari para pesaing politiknya.
Yoon juga menuduh anggota parlemen oposisi memangkas “semua anggaran utama yang penting bagi fungsi inti negara, seperti memerangi kejahatan narkoba dan menjaga keamanan publik … mengubah negara menjadi surga narkoba dan negara dengan kekacauan keamanan publik.”
Yoon tengah mengalami tingkat penerimaan yang menurun dalam beberapa bulan terakhir. Ia telah berjuang untuk mendorong agendanya terhadap parlemen yang dikendalikan oposisi sejak menjabat pada tahun 2022.
Oposisi Gelar Pertemuan Darurat
Partai Demokrat dilaporkan mengadakan pertemuan darurat dengan para anggota parlemennya menyusul pengumuman Yoon. Bahkan pemimpin partai itu, Lee Jae-Myung menyebut deklarasi darurat militer Yoon “inkonstitusional”.
Berdasarkan Konstitusi, presiden dapat mengumumkan darurat militer sebagai tanggapan atas kebutuhan militer selama masa perang, konflik bersenjata, keadaan darurat nasional, atau ketika keselamatan dan ketertiban umum mengharuskannya. Namun, dengan 170 kursi di Majelis Nasional beranggotakan 300 orang, Partai Demokrat yang beroposisi dapat mencabut darurat militer dengan suara mayoritas.
Parlemen akan mencoba membatalkan darurat militer Yoon, tetapi militer mungkin akan mencoba menangkap anggota parlemen, kata Lee, menurut televisi YTN.
Kantor berita Yonhap melaporkan bahwa oposisi utama telah memanggil anggota parlemen ke Majelis Nasional, tetapi pintu masuk dan keluar ke parlemen diblokir.
Kantor berita tersebut menambahkan, Kementerian Pertahanan telah memerintahkan pertemuan para komandan utama dan telah mendesak “peningkatan kewaspadaan”.