Meski sudah gagal, pemerintah ternyata masih belum menghapus program pemberian kompor listrik kepada masyarakat miskin. Sebab PT PLT (Persero) tetap akan meluncurkan program kompor listrik ini dalam waktu dekat.
Namun saat ini program itu berubah dari yang awalnya dibagikan secara gratis menjadi sistem penjualan kepada masyarakat. Tapi PLN belum bisa merinci bagaimana sistem penjualannya ke masyarakat.
“Kami terus menjalankan program kompor listrik tetapi bukan dalam kerangka untuk subsidi kompensasi, tetapi soft selling kepada pelanggan kami,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (28/11/2022).
Dia mengatakan, PLN akhirnya mengambil inisiatif program konversi itu lewat aksi korporasi perseroan. Hal ini PLN lakukan untuk meningkatkan daya serap listrik di masyarakat.
Darmawan mengatakan, pihaknya akan melanjutkan lelang pengadaan kompor listrik pada program konversi lalu secara bertahap. Namun pengadaan barangnya saat ini tidak sebanyak seperti program konversi gas ke listrik.
“Yang lelang kami adakan, terus berjalan dengan catatan skalanya kami perkecil sesuai dengan stok yang mereka siapkan,” tuturnya.
PLN sendiri sudah melakukan perhitungan terkait program tersebut. Dari hasil hitungan itu PLN menyebut adanya penghematan sekitar Rp6.000 per kilogram penggunaan kompor listrik daripada LPG non-subsidi.
“Kalau menggunakan LPG saat ini Rp18.500 per kilogram kalau menggunakan kompor listrik itu sekitar Rp11.700 , tetapi dibandingkan LPG 3 kilogram tentu saja ini lebih mahal,” kata dia.
Sebagai informasi, PLN telah menjaring 11 pabrik penyedia kompor induksi domestik dengan komitmen produksi mencapai 300.000 kompor hingga akhir 2022 lewat market sounding.
Dari 11 perusahaan itu, terjaring tiga pabrikan pemenang yang berasal dari perusahaan lokal. Produksi tahap pertama dari tiga pabrikan itu dijadwalkan terkirim sebanyak 105.000 unit pada bulan ini.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)