Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono mengapresiasi pelayanan cepat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI terkait pengesahan kepengurusan baru partai. Kemenkumham telah menerbitkan SK kepengurusan baru DPP PPP dengan Ketum Mardiono pada Jumat (9/9/2022), sejak diajukan pada Selasa (6/9/2022).
“Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham telah cepat merespons permohonan yang kami ajukan,” kata Mardiono.
Dia menegaskan telah menerima petikan SK dari Kemenkumham. Dia berpesan kepada seluruh kader PPP di Indonesia untuk merapatkan barisan bersama-sama bergandeng tangan menghadapi kerja-kerja politik dalam menghadapi Pemilu 2024.
“Saya minta jajaran kepengurusan bersatu padu, bergandeng tangan, dan satu garis komando untuk bekerja tahapan pemilu yang kita mulai,” ujarnya.
Kemenkumham, melalui SK Nomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025, yang diteken Menkumham Yasonna Laoly mengesahkan Mardiono sebagai Plt Ketum PPP. Artinya Mukernas Banten yang digelar untuk menggusur Suharso Monoarfa dari jabatan ketum dianggap pemerintah sah berdasarkan AD/ART PPP.
Mardiono meyakini Suharso berjiwa besar melepaskan jabatan ketum dan tetap satu barisan menghadapi Pemilu 2024. Menurutnya, Suharso merupakan tokoh PPP yang juga mentor bagi seluruh kader partai.
“Saya yakin beliau (Suharso) akan berjiwa besar dan akan bergandeng tangan dengan kami semua sampai Pemilu 2024,” katanya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)