Ketua DPR RI Puan Maharani saat penutupan forum sidang Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP), menyampaikan pesan yang mendalam negara-negara rumpun Melanesia, seperti Fiji, Solomon, Papua Nugini, dan Dirjen dari Melanesian Spearhead Group (MSG), terkait Papua bagian dari kedaulatan Indonesia.
Ia mengaku sudah melakukan pertemuan dengan negara-negara tersebut, dalam pertemuan itu turut dipaparkan apa saja upaya Indonesia dalam memajukan Papua.
“Di mana kami memberikan informasi terkait dengan saudara-saudara kita yang ada di Papua, bahwa hari ini provinsi Papua sudah bertambah menjadi empat dan apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia terkait dengan provinsi Papua,” ujarnya di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2024) malam.
Puan menambahkan, dari pertemuan IPPP ini, juga menghasilkan beberapa rekomendasi, seperti saling menghargai terkait prinsip kesetaraan, penghormatan terhadap kedaulatan, dan persatuan teritorial, serta bagaimana kita menjaga perdamaian di antara wilayah Pasifik.
“Juga mengenai bagaimana kita menjaga terkait dengan dampak iklim, bagaimana kita bekerja sama dalam menghadapi persoalan climate change yang ada saat ini, dan sebagai negara yang saling bertetangga dan saling berdekatan, kita berkomitmen untuk sama-sama menjaga terkait dengan hal tersebut,” tegasnya.
Diketahui MSG merupakan organisasi antarpemerintah, anggotanya adalah Fiji, Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu.
Vanuatu merupakan salah satu anggota yang suka mengusik kedaulatan Indonesia dengan mengembuskan isu miring soal Papua. Negara kecil di Pasifik ini menyuarakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap penduduk asli Papua Barat, namun menutup mata soal gerakan separatisme di sana.
Salah satu contohnya pada 2021, saat sidang ke-76 Majelis Umum PBB (UNGA) Perdana Menteri (PM) Vanuatu, Bob Loughman dalam pidatonya menyebut tentang kurangnya kemajuan dalam HAM di Papua Barat. Loughman menuduh pemerintahan Indonesia melakukan pelanggaran HAM kepada penduduk asli Papua Barat. “Sampai saat ini hanya ada sedikit kemajuan di bidang ini,” kata Loughman kala itu yang langsung direspons tegas oleh diplomat muda Indonesia, Sindy Nur Fitri. Sindy mempertanyakan pemahaman Vanuatu tentang HAM.
“Vanuatu mencoba mengesankan dunia dengan apa yang disebut kepeduliannya terhadap masalah HAM,” kata Sindy.
Ini bukan pertama kalinya Vanuatu membuat kesal pemerintah Indonesia. Pada 2019 lalu, negara tersebut menyelundupkan tokoh separatis Papua Barat, Benny Wenda, ke Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (KTHAM) PBB di Jenewa, di mana dia menyerahkan petisi referendum kemerdekaan. Di masa lalu, Vanuatu juga lantang menyuarakan kemerdekaan Papua Barat di forum PBB, meski agenda sidang tak membahas masalah tersebut.
Vanuatu tidak sendiri, Kepulauan Solomon adalah anggota MSG lainnya yang suka mengusik Indonesia dengan isu Papua. Bahkan pada Agustus 2023 lalu, negara ini agar Indonesia mengizinkan Komisi HAM PBB mengunjungi Papua.
Desakan itu tertuang dalam dokumen 22nd MSG Leader’ Summit Adopts Communique yang dirilis di situs pemerintah Kepulauan Solomon yang merupakan salah satu anggota forum ini. “Ketua MSG (Vanuatu) telah diminta untuk menulis surat kepada Indonesia untuk mengizinkan kunjungan Komisaris Hak Asasi Manusia PBB ke Papua Barat,” demikian bunyi kutipan dokumen itu.
Di KTT MSG, delegasi Indonesia turut hadir namun walk out atau keluar dari forum saat pemimpin separatis Papua Barat dan Ketua ULMWP, Benny Wenda, akan menyampaikan pidato. Pertemuan puncak itu berlangsung pada 23-24 Agustus di Port Vila, Vanuatu.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)