Ketua DPP PDIP Puan Maharani memang layak disebut si banteng adem. Dia lebih bijak dalam menyikapi kekalahan partainya di Pilkada 2024. Puan tak ingin berkoar-koar menuduh polisi mengintervensi Pilkada sebagaimana rekan-rekan partainya.
Ia mengatakan, dugaan keterlibatan Partai Cokelat alias polisi tak perlu dibuat riuh. Puan bilang, jika memang ada bukti adukan saja ke pihak berwenang. “Jika ada bukti kemudian memang terlibat secara nyata, saya meminta untuk dilaporkan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024).
Selain ditujukan kepada kader PDIP, Puan juga meminta masyarakat turut mengambil peran dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Ia pun meminta mereka berani untuk melaporkan dugaan keterlibatan aparat kepolisian di Pilkada serentak 2024 jika mengantongi bukti yang kuat. “Kemudian, masyarakat yang juga melaporkan jika memang ada bukti-bukti terkait dengan hal tersebut,” ucapnya.
Diketahui, PDIP bak kena petir di siang bolong, tak menyangka bisa kalah di empat provinsi besar di pulau Jawa, termasuk kandangnya sendiri wilayah Jawa Tengah (Jateng). Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyalahkan Partai Cokelat alias Kepolisan atas kekalahan yang menyesakkan ini. Menuduh polisi intervensi dalam gelaran pesta demokrasi.
“Partai Cokelat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu, tidak hanya satu tempat. Mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum. Tapi ini sudah sesuatu yang bersifat dari komando. Dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listyo Sigit. Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin,” kata Hasto saat konferensi pers di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).
Tumbangnya banteng di Pilkada 2024 dipengaruhi banyak faktor, tak mutlak dari variabel eksternalnya saja. Seharusnya, kekalahan ini jadi momentum PDIP berinterospeksi. Jangan-jangan kegagalan ini karena mesin politik tidak jalan secara maksimal. Bisa juga karena mepet pasca Pileg dan Pilpres 2024, faktor logistik yang terkuras di laga sebelumnya turut memengaruhi.
“Atau karena struktur partai yang hanya mengandalkan pada figur calon untuk bergerak, bisa jadi juga karena makin menurunnya party id PDIP, di mana masyarakat cenderung pragmatis,” kata peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli, saat berbincang dengan Inilah.com.
Patut juga dipertimbangkan faktor gap generasi. Bukan mustahil, kekalahan ini disebabkan karena gaya berpolitik Megawati dan sejumlah elite PDIP, tidak related dengan generasi Milenial dan generasi Z yang merupakan pemilih mayoritas.
“Terkait tentang figur kepemimpinan Ibu Megawati, kalau untuk internal partai PDIP, beliau sebagai pemersatu dan soliditas partai. Tetapi untuk publik, khususnya anak-anak muda bisa jadi ingin ada perubahan, ada regenerasi kepemimpinan, mengingat ibu Mega memang sudah cukup lama memimpin partai ini,” ucapnya.
Anggap benar pesona Megawati memudar di kalangan pemilih, pantas saja selama tahapan Pilkada Jakarta, Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno nyaris tak pernah mengumbar soal Megawati ataupun nama besar PDIP. Lebih memilih menjual karakter Si Doel anak Betawi yang sudah melekat di Rano Karno hingga mendekati eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan, sosok yang selama ini dianggap berseberangan dengan PDIP.
Demikian juga di alat peraga kampanye. Pramono-Rano lebih menonjolkan ornamen ondel-ondel ketimbang banteng moncong putih. Pemilihan warna juga sering mengambil jingga atau oranye, sesekali merah. Seakan pasangan ini ingin memisahkan image paslon dengan partai pengusungnya.
Pramono-Rano dan timnya juga tak ikut-ikutan saat PDIP teriak soal kecurangan penguasa dan intervensi Partai Cokelat dalam gelaran Pilkada 2024. Bendahara Timses Pramono-Rano, Charles Honoris malah menyampaikan apresiasi atas profesionalitas TNI-Polri dalam mengamankan Pilkada Jakarta. Charles menyebut pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku, stabilitas keamanan pun terjaga.
“Tidak adanya konflik berarti dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta telah membuktikan bahwa aparat TNI-Polri telah menjalankan tugas pokok fungsinya dengan baik dalam pengamanan, termasuk memitigasi adanya konflik di lapangan. Kami juga merasakan dan mengapresiasi TNI-Polri tetap menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta,” kata Charles dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).