Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui kesalahan soal kebijakan “mobilisasi parsial” atau wajib militer kepada warganya untuk memperkuat militer Rusia di Ukraina.
Putin menyampaikan hal ini setelah kebijakan wajib militer bagi warga Rusia tersebut tidak berjalan mulus.
“Dalam mobilisasi ini, banyak pertanyaan yang muncul, dan semua kesalahan harus diperbaiki dan dicegah agar tidak terjadi di masa depan,” kata Putin, dikutip Reuters, Jumat (30/9/2022).
Dia mengakui banyak warga Rusia saat ini yang tidak cocok mengikuti wajib militer tersebut dengan kondisi yang masing-masing alami.
“Misalnya, saya memikirkan ayah dari banyak anak, atau orang yang menderita penyakit kronis, atau mereka yang sudah melewati usia wajib militer,” tambahnya.
Sebagai informasi, beberapa waktu lalu terjadi protes dari warga yang menyatakan ketidakpuasannya atas kebijakan Putin soal wajib militer. Sebab warga yang didatangi petugas untuk mengisi surat panggilan wajib militer ternyata tidak memenuhi persyaratan.
Akibat kebijakan tersebut ribuan warga Rusia berbondong-bondong kabur dari Rusia untuk menghindari wajib militer tersebut. Sebab banyak warga yang ternyata memiliki kesehatan kurang baik, berstatus pelajar dan berusia lanjut yang dipaksa mengikuti wajib militer.
Pemerintah juga bereaksi atas protes warga ini dengan menangkap sekitar 2.000 orang dari 30 kota di Rusia yang menggelar aksi anti-perang. Bahkan mereka yang ditanggap langsung disodorkan surat panggilan wajib militer.
Pengumuman Rusia pada 21 September tentang mobilisasi publik pertamanya sejak Perang Dunia II bahkan telah menarik kritik dari pendukung resmi Kremlin sendiri. Ini menjadi fenomena yang hampir tidak pernah terdengar di Rusia sejak mengirim pasukannya ke Ukraina tujuh bulan lalu.
Pada Senin, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengakui bahwa beberapa orang yang dipanggil dikeluarkan karena kesalahan. Dia mengatakan kesalahan sedang diperbaiki oleh gubernur regional dan kementerian pertahanan.
Putin secara khusus menahan diri untuk tidak menyalahkan kesalahan tersebut, baik kepada kementerian, yang dipimpin oleh sekutu dekatnya Sergei Shoigu, atau kepada pejabat regional yang dipercayakan untuk memutuskan dengan tepat siapa orang yang pantas mendapatkan surat panggilan wajib militer.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)